Fiskal Terbatas, Bapperida : Sebagian Target RPJMD Tidore Berpotensi Tak Tercapai

RRI.CO.ID,Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menghadapi tekanan fiskal pada 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran, sementara defisit diperkirakan mencapai Rp174 miliar.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pencapaian sejumlah target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif mengatakan tekanan fiskal pada 2026 jauh lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat kondisi ini, target-target dalam misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2026, ketika nanti kita evaluasi pada 2027, kemungkinan sebagian besar tidak akan tercapai. Ini memang problem yang akan kita hadapi di tahun 2026,” kata Saiful dalam dialog Kwatak Bacarita Season II di halaman Kediaman Gubernur Irian Barat Rabu 12 Agustus 2026

Menurut Saiful, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Salah satu pos yang terdampak adalah belanja modal.

Ia memperkirakan belanja modal yang dapat direalisasikan pada 2026 hanya sekitar Rp40 miliar.

“Pada 2025, saat mulai dilakukan efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap anggaran daerah, secara keseluruhan indikator kinerja utama yang kita rumuskan dalam RPJMD, hampir 95 persen masih bisa kita capai,” ujarnya.

Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlanjut pada 2026. Tekanan fiskal yang lebih besar membuat pemerintah daerah harus menentukan kembali prioritas pembangunan agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Saiful mengatakan pemerintah daerah perlu menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan dengan kondisi fiskal terkini.

Salah satu opsi yang menurut dia perlu dipertimbangkan adalah melakukan revisi terhadap target RPJMD sehingga indikator pembangunan yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau kita konsisten untuk menjaga perencanaan kita agar evaluasi terhadap kepala daerah dalam lima tahun nanti bisa bernilai baik, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah merevisi RPJMD. Target-target RPJMD harus kita sesuaikan dengan kondisi fiskal,” katanya.

Menurut dia, penyesuaian target bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan agenda pembangunan, melainkan menyesuaikannya dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Saiful berharap kondisi TKD pada 2027 kembali membaik. Jika penerimaan negara meningkat dan pemerintah pusat menggunakan batas atas dalam penentuan alokasi TKD, dana yang diterima daerah berpotensi mendekati kondisi pada 2025.

“Kita berharap TKD di tahun 2027 ada perubahan. Kalau pemerintah pusat menggunakan batas atas, kemungkinan TKD ke daerah hampir sama dengan tahun 2025. Kita berharap dan berdoa semoga seperti itu kondisinya,” ujarnya. Tekanan fiskal juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan Tidore Kepulauan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Saiful menyebut tingkat kemandirian fiskal daerah hanya sekitar 8 persen dari APBD. Dengan kondisi tersebut, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri masih sangat terbatas.

“Kemandirian fiskal kita hanya kurang lebih 8 persen dari APBD. Sehingga kita memang sulit sekali kalau tanpa TKD. TKD adalah tumpuan harapan kita,” katanya. Ia menilai ruang fiskal pemerintah daerah juga semakin sempit karena sebagian besar dana TKD telah memiliki peruntukan tertentu dan bersifat mandatori.

Kondisi itu membuat kepala daerah tidak lagi memiliki keleluasaan seperti pada masa awal penerapan otonomi daerah untuk menentukan seluruh prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Kepala daerah sekarang sudah tidak selincah dulu. Ketika otonomi daerah baru mulai, pemerintah daerah masih memiliki ruang yang luas untuk berinovasi dan membuat kebijakan sesuai dengan karakteristik daerahnya,” Kata Saiful.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dinilai perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga proyek-proyek strategis tetap berjalan. Saiful menyebut Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu skema yang dapat dipertimbangkan untuk membiayai program tertentu yang dianggap penting bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

“Apakah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu melakukan KPBU untuk program atau kegiatan yang sangat penting untuk mencapai visi-misi yang telah kita tetapkan, itu perlu kita pertimbangkan di tahun-tahun mendatang. Ini salah satu solusi,” katanya.

Selain KPBU, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi pilihan. Namun, Saiful mengakui ruang untuk meningkatkan PAD masih terbatas karena potensi pendapatan daerah relatif kecil. Menurut dia, ekstensifikasi maupun intensifikasi PAD tidak cukup untuk menutup besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Karena itu, apabila TKD kembali mengalami pengurangan, sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah berpotensi ikut terdampak. “Kalau TKD berkurang, kita akan banyak sekali program dan kegiatan yang sulit untuk berjalan,” Kata Saiful.