RRI.CO.ID, Halteng – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyelesaian pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPRD sebagai bagian penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil menyampaikan pidato Bupati mengenai pentingnya sinergi pemerintah daerah bersama DPRD membangun Halteng.

Menurut pemerintah, pembahasan APBD tidak hanya mengevaluasi kinerja, tetapi juga menyusun arah perbaikan kebijakan pembangunan daerah berikutnya.

Pemerintah menilai rekomendasi DPRD menjadi bagian penting mekanisme pengawasan sekaligus bahan evaluasi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap masukan fraksi akan dipelajari secara sistematis agar menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat Halteng.

"Seluruh pandangan, saran, dan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah," ujar Ahlan membacakan pidato Bupati.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memastikan tindak lanjut rekomendasi DPRD serta hasil pemeriksaan BPK dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Langkah tersebut menjadi dasar memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Halteng.

Pemerintah mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat menjaga kolaborasi demi mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan.

Sinergi pemerintah, DPRD, dan masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan pembangunan serta pengelolaan APBD Halmahera Tengah pada masa mendatang.