RRI.CO.ID, Morotai – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memanfaatkan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai pijakan mempercepat pembangunan wilayah terluar nasional. Evaluasi tersebut diarahkan mengidentifikasi kebutuhan prioritas agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil pengukuran sebelumnya menunjukkan PKSN Daruba memperoleh nilai indeks 0,59 dengan kategori cukup sepanjang tahun 2025. Sejumlah sektor mengalami kemajuan, namun layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, UMKM, dan infrastruktur masih memerlukan penguatan.

Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menilai pengukuran indeks menjadi instrumen penting mengevaluasi efektivitas pembangunan kawasan perbatasan daerah. Menurutnya, hasil evaluasi akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan.

"Pengukuran IPKP memiliki arti strategis karena menjadi sarana evaluasi perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan," ujar Rio. Ia berharap hasil pengukuran mampu memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pemerintah daerah optimistis rekomendasi hasil evaluasi akan mempercepat peningkatan kualitas layanan publik pada kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai. Langkah tersebut diharapkan memperkuat posisi Morotai sebagai beranda terdepan Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing.