RRI.CO.ID, Halmahera Tengah – Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, resmi membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu berlangsung di Aula Dinas PMD Halmahera Tengah, Senin 15 Juni 2026.

Pembukaan kegiatan yang dilaksanakan itu dihadiri Asisten II Setda Halmahera Tengah Husain Ali, Kepala Dinas PMD Mustami Jamal, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Hadir pula para kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, operator kecamatan, dan peserta lainnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Halteng, Siti Hawa, dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Peningkatan kemampuan itu difokuskan pada pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0.9.

Menurutnya, seluruh desa di Kabupaten Halmahera Tengah telah menyelesaikan tahapan penganggaran dan berstatus posting. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dalam proses penatausahaan agar pelaksanaan keuangan berjalan tertib.

“Bimtek ini bertujuan memberikan pembekalan teknis kepada aparatur desa agar semakin mahir melakukan input STS, SPP, dan perpajakan secara digital,” ujar Siti Hawa.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti 130 peserta yang terdiri atas sekretaris desa, kaur keuangan, bendahara desa, dan operator kecamatan. Pelaksanaan Bimtek berlangsung selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Juni 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Ahlan Djumadil dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa yang telah menyelesaikan proses penganggaran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Ahlan berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami seluruh materi yang diberikan. Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur desa sangat penting untuk mendukung pembangunan yang efektif dan akuntabel.

"Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh data dan proses administrasi keuangan desa dapat disterilkan bersama-sama. Jika ditemukan kesalahan atau potensi masalah dalam sistem, segera diperbaiki sebelum berdampak pada pelaksanaan kegiatan di desa,” ujarnya.

Wabup juga berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik serta mendukung percepatan pembangunan desa.