RRI.CO.ID, Sanana - Program Kredit Usaha Rakyat Nelayan (KUR Nelayan) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara akhirnya memasuki tahapan pencairan anggaran.

Koordinator Penyuluh Perikanan di Pulau Taliabu, Herman A. Musa menyatakan, bahwa proses pencairan dimulai pada bulan Juni 2026 dan akan terus berlanjut hingga semua penerima terlayani sesuai hasil verifikasi dari pihak Bank BRI unit Bobong Kabupaten Pulau Taliabu.

"Pada bulan Juni, terdapat 12 orang yang sudah masuk proses pencairan. Sedangkan 7 orang sudah cair dan 5 masih menunggu. Kami terus melakukan pendampingan agar nelayan yang mengajukan pinjaman ini semua lolos dalam tahan verifikasi nanti," ujar Herman, Senin 15 Juni 2026.

Ia menegaskan, nelayan tidak perlu menyertakan sertifikat rumah atau aset lain sebab hal ini dimungkinkan karena KUR Nelayan bersifat pemberdayaan dan tidak membebani para Nelayan.

"Ini tanpa jaminan. Program ini sangat membantu, apalagi nelayan yang tidak memiliki rumah bersertifikat. Nelayan sudah tidak perlu lagi pusing soal itu," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengawal langsung penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

"Dana KUR tidak boleh dipakai untuk kebutuhan konsumtif, melainkan wajib digunakan untuk membeli sarana produksi nelayan, seperti perahu fiber," ucapnya.

Ia menyampaikan, melalui program ini, pihaknya akan terus mengawal serta memantau agar penerima bisa memanfaatkan secara baik.