Hadiri Forum Regional di NTB, Wawali Tekankan Kolaborasi Redam Konflik Sosial

RRI.CO.ID, Tidore- Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri agenda silaturahmi dan arahan sejumlah menteri dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Pertemuan strategis tersebut digelar di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Mei 2026,dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Forum ini turut diikuti jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan langkah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan serta mempercepat program kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah pusat tetap berkomitmen memastikan berbagai program pro-rakyat berjalan optimal, mulai dari stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, ketahanan pangan, penguatan pertahanan negara, hingga penyediaan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan tiga elemen penting dalam menjaga stabilitas daerah, yakni peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pembentukan tim penanggulangan konflik sosial di daerah yang belum memilikinya.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memaparkan percepatan Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan. Program ini diperkuat melalui kebijakan bersama lintas kementerian untuk mempermudah akses kepemilikan rumah.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Ahmad Laiman mengatakan forum ini membahas berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk potensi konflik sosial yang membutuhkan penanganan terpadu.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam merespons setiap dinamika di masyarakat.

“Kepala daerah diminta untuk terus melakukan terobosan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar persoalan di masyarakat, termasuk konflik sosial, dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Menurutnya, konflik yang masih dalam skala kecil harus segera diredam agar tidak berkembang dan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun situasi daerah secara luas.

Ahmad Laiman menambahkan, koordinasi yang responsif serta penguatan sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, sekaligus mencegah meluasnya potensi konflik hingga ke tingkat nasional.(*)