RRI.CO.ID, Jakarta- Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas penanganan konflik di berbagai daerah, pada Selasa 28 April 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperkuat langkah koordinasi lintas sektor.

Dalam forum itu Bupati menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam merespons dinamika konflik sosial. Ia menjelaskan pendekatan yang digunakan meliputi komunikasi langsung dengan masyarakat serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

Pemerintah daerah disebut aktif melakukan pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa guna menyerap aspirasi secara langsung.

Selain itu penyampaian informasi juga dilakukan melalui ruang publik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang sama.

“Langkah yang kami lakukan menitikberatkan pada komunikasi terbuka serta koordinasi yang berkelanjutan dengan masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak konflik. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan sosial serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan secara bertahap.

Selain itu aparatur sipil negara turut dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan secara langsung. Keterlibatan tersebut bertujuan memastikan setiap langkah yang diambil dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi sarana pertukaran informasi antar daerah terkait penanganan konflik sosial di masing masing wilayah. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta rujukan dalam penanganan konflik di masa mendatang.