RRI.CO.ID, Halut- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melantik pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung di Pendopo Lantai II Kantor Bupati pada Senin 27 April 2026.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Halmahera Utara E. J. Papilaya. Turut hadir para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta undangan lainnya dalam kegiatan tersebut.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 821.2/02/BKDPSDA/KEP/PD/2026 tentang pengangkatan pejabat struktural. Keputusan tersebut mengatur rotasi dan promosi jabatan di sejumlah perangkat daerah serta kecamatan.

Dalam sambutannya, Sekda E. J. Papilaya menyampaikan bahwa pelantikan memiliki dua makna penting dalam birokrasi. Yakni sebagai bentuk penyegaran kedinasan dan sebagai bagian dari karya pengabdian aparatur sipil negara.

“Regulasi memberi ruang bagi ASN untuk mendapatkan penyegaran melalui mutasi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa setiap penempatan jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sekda juga mengingatkan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sistem birokrasi pemerintahan. ASN diharapkan siap ditempatkan di mana saja serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan kinerja ASN dengan visi dan misi Bupati Halmahera Utara. Menurutnya, kerja sama dan semangat belajar menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“ASN harus memaknai jabatan sebagai karya dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh untuk hasil terbaik,” katanya. Ia menambahkan bahwa setiap jabatan akan menjadi jejak pengabdian yang dinilai oleh masyarakat.

Dalam keputusan tersebut, sebanyak 14 pejabat mengalami rotasi dan promosi jabatan pada berbagai instansi daerah. Penempatan meliputi perangkat daerah, kecamatan, serta Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Pemerintah daerah berharap pelantikan ini dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penataan jabatan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.