Pemkot Tidore Latih SDM PKH, Percepat Pemutakhiran Data PBI

RRI.CO.ID, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui kolaborasi Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik menggelar bimbingan dan pelatihan bagi SDM. Kegiatan ini diikuti SDM PKH serta admin pengisi data aplikasi SIKS NG kelurahan dan desa se Kota Tidore Kepulauan.

Bimbingan dan pelatihan tersebut dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah. Kegiatan dimulai pada Senin 30 Maret 2026 kemarin, sebagai langkah percepatan pemutakhiran data penerima manfaat.

Gerak cepat ini dilakukan setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melakukan penonaktifan jaminan kesehatan segmen PBI JK. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan Kemensos nomor 03/hukum tahun 2026.

Setelah menerima data by name by address penonaktifan PBI JK Dinas Sosial dan BPS Tidore langsung berkolaborasi. Langkah ini bertujuan memastikan proses pemutakhiran data berjalan cepat akurat serta tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat terkini.

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara BPS dan Dinas Sosial dalam kegiatan tersebut. “Pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan meminta peserta serius mengikuti pelatihan agar data yang dihasilkan benar benar akurat,” ujarnya, dalan rilis yang diterima RRI, Rabu 1 April 2026.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh materi sebagai bekal saat melakukan pemutakhiran data di lapangan. Menurutnya hasil pemutakhiran harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata agar kebijakan tepat sasaran.

Penonaktifan PBI JKN di Kota Tidore Kepulauan mencapai seribu tujuh ratus enam puluh tiga penerima yang harus segera dimutakhirkan. Data tersebut perlu diperbarui agar masyarakat yang masih layak dapat segera diaktifkan kembali untuk memperoleh layanan kesehatan.

Perwakilan BPS menyampaikan pihaknya memberikan bimbingan teknis serta menyediakan aplikasi guna mempermudah proses pemutakhiran data lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat memberikan informasi yang benar dan jujur agar data yang dihasilkan valid dan tepat sasaran.

Sementara itu Dinas Sosial akan melakukan monitoring serta evaluasi guna memperkuat konsolidasi pemutakhiran data di seluruh wilayah. Dalam waktu dekat pemerintah daerah juga akan mengundang camat lurah dan kepala desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.