RRI.CO.ID, Haltim - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 kepada BPK RI perwakilan Maluku Utara. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Ubaid Yakub, di kantor BPK bersama jajaran pemerintah daerah pada Selasa 31 Maret 2026.

Dalam rilis yang diterima RRI, Bupati Ubaid Yakub menyatakan bahwa penyerahan laporan keuangan merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan di daerah.

Setelah penyerahan laporan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan rinci di wilayah Halmahera Timur. Menurut Ubaid proses audit tersebut menjadi tahapan penting dalam menilai pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.

“Sesuai mekanisme tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci di Halmahera Timur mulai tanggal enam April mendatang,” ujarnya. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan audit yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari BPK.

Bupati juga menyampaikan optimisme pemerintah daerah, untuk kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ia menyebut capaian tersebut diharapkan dapat melanjutkan tren positif yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami optimistis bisa kembali meraih opini WTP dan melanjutkan capaian yang sudah diperoleh sebelumnya,” ucapnya, tegas. Ia menambahkan seluruh perangkat daerah telah berupaya menyusun laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Penyerahan laporan keuangan ini juga menjadi bagian dari proses akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran publik setiap tahunnya. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan gambaran objektif terhadap kondisi keuangan daerah secara menyeluruh.