RRI.CO.ID, Taliabu - Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Moh. Nuh Hasi, mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Bali.

Kegiatan ini bertajuk, "Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomisasi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Salah satu agenda rapat tersebut, anggota DPRD memperjuangkan gaji PPPK Paruh Waktu, khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Ketua DPRD Taliabu, Moh. Nuh Hasi menyampaikan, usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ADKASI yang diikuti oleh DPRD kabupaten di seluruh Indonesia.

“Gaji PPPK menjadi salah satu pembahasan kami saat Rakorwil ADKASI. Langkah ini diambil untuk daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas sehingga dapat mempertahankan tenaga PPPK,” ujarnya, Selasa 4 Agustus 2026.

Ia menyatakan, usulan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengurangan atau pemberhentian tenaga PPPK di daerah akibat keterbatasan anggaran.

Melalui forum tersebut, para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategi kepada pemerintah pusat. Termasuk penguatan kelembagaan DPRD serta solusi terhadap persoalan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.