PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung pada 31 Mei 2026 masih menyisakan kebanggaan. Empat hari berselang, daerah berjuluk Limabot Faifiye itu kembali menerima kabar menggembirakan dari Ternate.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara dalam agenda resmi, Kamis, 4 Juni 2026.

Bagi pemerintah Halmahera Timur, capaian ini bukan sekadar penghargaan atas kelengkapan dokumen dan administrasi keuangan. Raihan tersebut menjadi penanda konsistensi pemerintah daerah menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik.

Di ruang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menerima langsung dokumen tersebut. Turut mendampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Halmahera Timur.

Raihan WTP ke-10 ini terasa semakin istimewa karena hadir bertepatan dengan suasana peringatan hari jadi daerah. Capaian tersebut menjadi kado bagi pemerintahan Ubaid Yakub dan Anjas Taher yang memimpin pembangunan Halmahera Timur.

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pembenahan tata kelola pemerintahan terus dilakukan secara bertahap. Penguatan pengawasan, peningkatan kualitas administrasi, dan kedisiplinan pengelolaan anggaran menjadi bagian dari komitmen tersebut.

Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga kualitas laporan keuangan. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” ujar Bupati.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa penghargaan bukan alasan untuk berpuas diri dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Setiap rekomendasi BPK akan menjadi pijakan memperkuat tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Saat usia Kabupaten Halmahera Timur memasuki tahun ke-23, capaian ini menambah daftar prestasi yang membanggakan. WTP ke-10 bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, melainkan wujud komitmen menghadirkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.