Fiskal Maluku Utara Tetap Kuat, Pendapatan Negara Capai Rp2,83 Triliun

RRI.CO.ID, Ternate - Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah.

Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi.

Dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64 persen (year on year) pada Triwulan I 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan.

"Indikator makroekonomi daerah juga menunjukkan perbaikan. Inflasi Mei 2026 berada di level 2,82 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, dan rasio gini tercatat 0,275," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, pada Rabu, 1 Juli 2026.

Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka naik menjadi 4,46 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,28 persen, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN Regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94 persen dari target, meningkat 62,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh Nonmigas sebesar Rp915,62 miliar yang tumbuh 101,71 persen serta PPN dan PPnBM sebesar Rp163,94 miliar atau naik 95,12 persen.

"Kinerja fiskal juga diperkuat oleh penerimaan bea masuk yang mencapai Rp337,56 miliar seiring tingginya aktivitas perdagangan luar negeri," ucapnya. Ekspor Maluku Utara masih didominasi komoditas ferronikel, sedangkan impor didominasi bahan baku untuk industri pengolahan dan pertambangan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,59 miliar atau tumbuh 20,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari pengelolaan aset negara, piutang negara, dan layanan lelang melalui KPKNL Ternate.

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp5,53 triliun atau 39,53 persen dari pagu. Secara tahunan belanja mengalami kontraksi 5,79 persen akibat perlambatan Transfer ke Daerah, namun Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh 30,66 persen menjadi Rp1,74 triliun, didorong peningkatan belanja modal dan belanja barang.

Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai Rp4,86 triliun atau 40,46 persen dari target. Dana Transfer ke Daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyumbang 20,49 persen dan menunjukkan tren peningkatan.

Realisasi belanja daerah tercatat Rp3,37 triliun atau 26,39 persen dari pagu dan mengalami kontraksi tipis 0,65 persen dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah didorong mempercepat belanja yang lebih produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.