KBRN, Ternate: Realisasi belanja negara di Provinsi Maluku Utara melalui kementerian/lembaga yang dilayani KPPN Ternate mencapai Rp5.770 miliar hingga 30 Juni 2025. Apabila dipersentasekan, nilai realisasi tersebut mencapai Rp40,38 persen dari total pagu sebesar Rp14.290 miliar.

Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp6.430 miliar. Atau 42,29 persen dari pagu sebesar Rp15.200 miliar.

Penurunan ini tergambar dalam rincian berikut:

Penurunan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi dan realokasi belanja oleh pemerintah pusat. Sebagian anggaran dialihkan dari kegiatan seremonial seperti rapat-rapat, seminar, dan perjalanan dinas, ke program-program yang lebih produktif.

Program produktif dimaksud di antaranya yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Secara rinci, belanja pegawai tercatat Rp934,6 miliar (51,37%), sedikit meningkat dari tahun lalu. Namun belanja barang turun menjadi Rp473,4 miliar (28,56%) dari sebelumnya Rp857,3 miliar (34,85%), dan belanja modal turun dari Rp319,3 miliar menjadi Rp118,6 miliar (14,44%).

Untuk penyaluran Dana Transfer ke Daerah oleh Bendahara Umum Negara (BUN), realisasi per 30 Juni 2025 sebesar Rp4.240 miliar atau 42,47 persen. Realisasinya sedikit lebih rendah dari tahun lalu sebesar 43,54 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pencadangan sebagian anggaran transfer. Khususnya DAK Fisik di luar sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sanitasi, sebagai bagian dari penajaman belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Kepala KPPN Ternate, Royikan, menyampaikan bahwa tren ini mencerminkan kehati-hatian dan pengendalian belanja oleh pemerintah. Bukan lemahnya kinerja pelaksanaan anggaran.

“Penurunan realisasi bukan karena lambat, tapi karena belanjanya memang ditata ulang. Pemerintah memfokuskan APBN pada hal-hal yang produktif dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan seremonial,” ujar Royikan, Selasa (29/7/2025).

Beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan bahkan tetap mampu mencatat realisasi di atas 50 persen. Ini menunjukkan performa pelaksanaan anggaran yang baik meskipun dalam kerangka efisiensi nasional.

KPPN Ternate terus mendukung percepatan dan kualitas belanja melalui pemantauan, asistensi, dan koordinasi intensif dengan seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah. Agar realisasi belanja negara di Maluku Utara tetap memberi dampak optimal bagi masyarakat.