RRI.CO.ID, Ternate - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara menilai kinerja sektor jasa keuangan di Maluku Utara sepanjang 2025 berada dalam kondisi stabil dengan tren pertumbuhan yang positif. Stabilitas ini ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai serta tingkat risiko yang tetap terjaga.
Kondisi tersebut turut sejalan dengan kinerja ekonomi daerah yang terus membaik. Sektor keuangan dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung aktivitas pembiayaan di berbagai sektor produktif. Perekonomian di Maluku Utara pada 2025 tercatat menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Hal ini tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh sebesar 29,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 34,17 persen secara kumulatif (ctc). Selain itu, PDRB per kapita juga mengalami peningkatan yang cukup tajam. Nilainya mencapai Rp97,26 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp71,52 juta pada 2024.
Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terutama didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian. Kedua sektor ini menjadi motor utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Kinerja ekonomi tersebut juga didukung oleh tingkat inflasi yang relatif rendah, yakni sebesar 1,63 persen. Inflasi yang terkendali memberikan ruang bagi stabilitas daya beli masyarakat serta mendukung iklim usaha di berbagai sektor.
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan stabilitas ekonomi daerah juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator sosial yang menunjukkan tren perbaikan. “Di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,59 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,52, serta Gini Ratio sebesar 0,275 yang berada di bawah rata-rata nasional 0,363,” ujarnya di Ternate, Jumat, 13 Maret 2026.
Dari sisi industri perbankan, OJK mencatat total penyaluran kredit di Maluku Utara mencapai Rp16,45 triliun berdasarkan lokasi kantor bank. Angka tersebut tumbuh sebesar 2,53 persen secara tahunan dan 1,02 persen secara bulanan.
Kualitas kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,81 persen. Angka ini berada di bawah ambang batas 5 persen dan membaik dibandingkan posisi November 2025 yang tercatat sebesar 3,92 persen.
"Penyaluran kredit di daerah ini masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan porsi 62,76 persen dari total kredit. Sementara kredit modal kerja tercatat sebesar 19,72 persen dan kredit investasi sebesar 17,52 persen," ujarnya.
Sebagian besar kredit tersebut disalurkan kepada sektor rumah tangga serta aktivitas non-lapangan usaha lainnya. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk konsumsi dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dari sisi penghimpunan dana, perbankan di Maluku Utara mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,82 triliun. Nilai ini tumbuh signifikan sebesar 48,95 persen secara tahunan dan 11,62 persen secara bulanan.
Komposisi DPK didominasi oleh tabungan sebesar 46,33 persen, diikuti giro 44,76 persen dan deposito 8,91 persen. Penempatan dana masyarakat tersebut sebagian besar berada di bank-bank milik pemerintah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Selain itu, pembiayaan pada perbankan syariah juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp1,51 triliun atau tumbuh 18,57 persen secara tahunan dan 3,24 persen secara bulanan.
Di sisi pembiayaan usaha kecil dan menengah, kredit UMKM tercatat sebesar Rp3,47 triliun. Meski mengalami pertumbuhan, peningkatannya masih relatif stagnan dibandingkan periode sebelumnya. Komposisi kredit UMKM tersebut terdiri dari usaha menengah sebesar 12,56 persen, usaha kecil 50,06 persen, serta usaha mikro sebesar 37,38 persen.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp598,58 miliar dengan pertumbuhan 2,93 persen secara tahunan. Pembiayaan KUR didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menjadi salah satu sektor utama kegiatan ekonomi masyarakat.