RRI.CO.ID, Ternate - Di sebuah lorong sempit di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, rumah berdinding tripleks dan beratap bocor itu berdiri nyaris tak terlihat dari jalan utama. Di sanalah Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, berhenti sejenak pada Jumat 6 Februari 2026, memastikan langsung bahwa bantuan negara benar-benar menyentuh warga paling rentan.

Kunjungan lapangan yang oleh warga dikenal sebagai turun ke bawah menjadi pendekatan utama Sherly dalam mengawal Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menyasar keluarga miskin perkotaan di wilayah kepulauan timur Indonesia, kawasan yang kerap luput dari sorotan pembangunan nasional.

Di Kalumata, Sherly menemui Eka Abdul Halim, penjual sayur yang tinggal bersama suami dan dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Meski memiliki sebidang tanah, keterbatasan ekonomi membuat keluarga itu bertahun-tahun bertahan di rumah darurat.

“Kelayakannya tidak perlu diperdebatkan,” ujar seorang pejabat pendamping program setelah melihat langsung kondisi bangunan yang nyaris roboh.

Tak jauh dari lokasi tersebut, aparat kelurahan juga mengajukan Safrina, seorang janda dengan empat anak yang selama ini menumpang di rumah tetangga. Pemerintah setempat menyebut kasus semacam ini sebagai potret kemiskinan perkotaan yang sering tersembunyi di balik geliat pertumbuhan kota.

Selain bantuan perumahan, Sherly juga menawarkan akses ke PNM Mekar, skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang menyasar perempuan kepala keluarga.”Supaya ibu-ibu bisa lebih mandiri. Pinjaman kecil, cicilan ringan, tanpa jaminan,” ujar Sherly di hadapan warga.

Respons positif datang dari aparat setempat. Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, menilai kehadiran langsung gubernur bukan hanya simbolik, tetapi memberi solusi konkret. “Warga menunggu gubernur turun langsung. Biasanya selalu ada jalan keluar,” katanya.

Perjalanan lapangan itu berlanjut ke Kelurahan Maliaro dan Tubo. Di Maliaro, Sherly mendapati Rani Brongkos - seorang perempuan kepala keluarga tinggal di bilik sempit bersama anak dan cucunya. Menurut warga sekitar, rumah layak seharusnya sudah lama menjadi haknya.

Namun tidak semua temuan berjalan mulus. Di Kelurahan Tongole, penerima RTLH tahun sebelumnya menghadapi konflik antar-tetangga yang menghambat penyelesaian pembangunan rumah. 

Akibatnya, hunian yang dirancang dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal tak kunjung rampung. Sherly memanggil langsung fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan untuk mengurai persoalan tersebut. 

“Kalau saya tidak turun langsung, masalah seperti ini tidak akan pernah terlihat,” ucapnya. Ia meminta setiap hambatan di lapangan diubah menjadi solusi agar masyarakat tidak menjadi korban konflik sosial maupun kelalaian administratif.

Di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks kepemimpinan yang hadir secara fisik di tengah warga kerap dipersepsikan sebagai kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol. Program RTLH, dengan segala keterbatasannya, kini menjadi cermin bagaimana kebijakan populis diuji langsung di rumah-rumah kecil yang selama ini nyaris tak terdengar suaranya di panggung nasional.