RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) mengumumkan bahwa penulisan nama negara Thailand secara resmi dalam bahasa Indonesia kini menjadi Tailan. Pembaruan ini merupakan bagian dari penyesuaian ejaan nama geografis asing agar lebih selaras dengan kaidah bahasa Indonesia.

BIG menjelaskan, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Proses penetapan melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Luar Negeri, serta para ahli linguistik. Nama Tailan juga telah dimasukkan secara resmi ke dalam daftar exonym Indonesia yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2025.

Perubahan ini sejalan dengan kebijakan penyeragaman penulisan nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana sebelumnya dilakukan pada sejumlah nama negara lain, seperti Paraguay yang disesuaikan menjadi Paraguai. Tujuan utamanya adalah menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ranah resmi dan internasional.

Namun, kebijakan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Banyak warganet mempertanyakan urgensi perubahan nama Thailand menjadi Tailan, terutama karena istilah Thailand sudah sangat dikenal dan digunakan luas selama puluhan tahun.

Kritik juga muncul terkait inkonsistensi penerapan kebijakan. Mengingat kata Thailand masih tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring.

Selain itu, penggunaan nama Thailand juga masih ditemukan pada sejumlah dokumen dan kanal resmi. Termasuk situs Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai penulisan mana yang seharusnya digunakan dalam konteks formal maupun nonformal.

Meski demikian, BIG menegaskan bahwa penetapan Tailan sebagai bentuk resmi merupakan langkah jangka panjang dalam pembaruan ejaan dan standardisasi nama geografis. Sosialisasi lanjutan disebut akan terus dilakukan agar masyarakat dan institusi dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

Ke depan, konsistensi penerapan di berbagai dokumen negara dan media resmi menjadi tantangan utama. Agar kebijakan ini dapat diterima dan dipahami secara luas oleh publik.