KETIKA Maluku Utara berbisik tentang kekayaan, seluruh Nusantara seharusnya menoleh. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 32,09 persen pada triwulan II tahun 2025.

Sebuah lonjakan fantastis, penanda Maluku Utara adalah mercusuar baru investasi nikel dan industrialisasi nasional. Namun, di balik gemerlap ekonomi ini tersimpan realitas sosial yang menuntut perhatian lebih mendalam.

Kilau investasi di Halmahera Tengah memang menyilaukan mata, tapi gagal menerangi keresahan masyarakat lingkar industri. Di balik kemegahan angka pertumbuhan, tersimpan kisah getir tentang keterbatasan dan kelelahan jiwa.

Masalah gizi menjadi tragedi sunyi yang mengiringi kemajuan industri nikel di Maluku Utara. Prevalensi stunting turun dari 26,1 persen pada 2022 menjadi 23,2 persen di 2025.

Penurunan hanya 0,5 poin dalam dua tahun menunjukkan langkah sangat lambat mencapai target nasional 14 persen. Dengan laju seperti ini, capaian 2024 nyaris mustahil direalisasikan secara nyata di lapangan.

Kota Tidore tercatat berhasil menekan angka stunting hingga 16,6 persen, capaian terbaik di wilayah itu. Namun, di sejumlah kabupaten lain, angka kasus justru mengalami peningkatan cukup signifikan.

UNICEF mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar tubuh pendek, tetapi juga kerusakan otak permanen dan gangguan belajar. Jika hal ini terus dibiarkan, generasi masa depan di lingkar tambang akan kehilangan potensi terbaiknya.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Maluku Utara 6,32 persen pada Maret 2024, lebih rendah dari nasional. Namun, di balik angka itu, 83 ribu warga masih bergulat dengan persoalan ekonomi dan tekanan hidup.

Tekanan ekonomi berkepanjangan memicu stres, depresi, dan ketegangan sosial dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari ketenangan hati warga.

Industri nikel seperti IWIP telah menjadi simbol kemajuan dengan lonjakan ekspor dan pertumbuhan PDRB. Namun, lima ratus kasus kecelakaan kerja pada awal 2025 menjadi luka sosial yang tak bisa diabaikan.

Di berbagai pulau kecil, janji elektrifikasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat meski rasio mencapai hampir seratus persen. Potensi energi surya sebesar 721 gigawatt masih tertidur, menunggu keseriusan pengelolaan berkelanjutan.

Maluku Utara membutuhkan fondasi hidup kokoh, pekerjaan bermartabat, gizi memadai, dan ketenangan batin warganya. Tanpa menjadikan kesejahteraan manusia pusat pembangunan, provinsi ini hanya kaya di laporan, miskin di kenyataan.

Penulis: Nuruh Hidayah