RRI.CO.ID, Ternate – DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Maluku Utara mendorong agar pengembangan Koperasi Desa Merah Putih disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing desa. Pendekatan yang seragam dinilai berpotensi menghambat tumbuhnya koperasi yang mampu menjawab kebutuhan dan peluang ekonomi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD ABPEDNAS Maluku Utara, Muhammad Assyura Oemar, saat mengikuti Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta kalangan akademisi.

Menurut Assyura, setiap desa memiliki karakteristik sosial, geografis, dan potensi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, model usaha Koperasi Desa Merah Putih harus dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal, bukan dengan pola yang sama di seluruh wilayah.

"Semangat dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih tentu harus sama sebagai kebijakan nasional. Namun, model usaha dan pengembangannya jangan diseragamkan. Desa harus diberikan ruang untuk mengembangkan koperasi sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki," ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa desa-desa pesisir dapat mengembangkan koperasi yang berorientasi pada sektor perikanan dan hasil kelautan, desa pertanian memperkuat komoditas pangan dan hortikultura, sementara desa yang memiliki potensi pariwisata dapat mengembangkan usaha berbasis jasa dan ekonomi kreatif.

Khusus untuk Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan, Assyura menilai tantangan utama terletak pada konektivitas antarpulau yang berdampak pada tingginya biaya logistik dan distribusi. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kebijakan dan dukungan yang mempertimbangkan kondisi geografis daerah.

"Daerah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Biaya distribusi yang tinggi memengaruhi daya saing produk desa. Karena itu, kebijakan implementasi Koperasi Desa Merah Putih harus adaptif terhadap kondisi wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, Assyura menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus dipersiapkan sebagai kelembagaan ekonomi desa yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

"Jangan sampai koperasi hanya ramai pada saat pembentukan, tetapi kehilangan arah setelah itu. Yang kita bangun adalah institusi ekonomi desa yang sehat, profesional, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi desa," ucapnya.

DPD ABPEDNAS Maluku Utara menyatakan siap mendukung dan mengawal implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih melalui sinergi dengan pemerintah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh dari potensi lokal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.