KBRN, Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan keseriusannya mendukung agenda nasional penguatan ekonomi desa. Lewat percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Maluku Utara diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang akselerasi koperasi desa di Indonesia.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara di Kediaman Eks Crysant, Ternate, Jumat (19/12/2025). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo, serta jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menegaskan, koperasi Merah Putih bukan sekadar program daerah, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa.”Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi solusi konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah pusat, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo menilai langkah Maluku Utara sejalan dengan target nasional percepatan pembangunan infrastruktur koperasi. “Pembangunan gerai koperasi ini adalah implementasi langsung Inpres 17 Tahun 2025. Kami berharap Maluku Utara bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menggerakkan koperasi desa,” kata La Ode.

Data Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara menunjukkan progres signifikan. Dari total 1.185 koperasi desa/kelurahan, sebanyak 566 koperasi telah mengusulkan lahan, dan 42 lokasi sudah memasuki tahap awal pembangunan gerai koperasi. Pembangunan tersebar di Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, WA Zaharia, mengungkapkan, percepatan ini diharapkan menjadikan koperasi sebagai simpul distribusi ekonomi desa, mulai dari pergudangan, logistik, hingga pemasaran produk lokal. “Gerai Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi,” ujarnya.

Namun, rapat juga menyoroti sejumlah tantangan nasional yang dihadapi daerah, terutama keterbatasan lahan milik pemerintah serta proses legalitas yang kerap memakan waktu. Pemprov Maluku Utara mendorong adanya sinergi lintas sektor agar hambatan tersebut tidak menghambat target nasional.

“Kami butuh solusi cepat agar pembangunan bisa berjalan sesuai arahan pusat,” kata Zaharia.