KBRN, Jakarta: Maluku Utara mengalami tekanan fiskal yang cukup besar di tahun 2026, setelah Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp709 miliar. Namun, hal ini tidak menurunkan tekad Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mewujudkan program prioritas untuk warganya, termasuk menyediakan rumah layak huni.

Di tahun 2025, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 700 penerima, terdiri dari bangun baru, dapur sehat, hingga rehabilitasi. Meskipun ditengah situasi pemangkasan anggaran, alokasi untuk RTLH justru meningkat di tahun depan, hingga 1.500 unit.

Gubernur perempuan pertama di Malut ini mengungkapkan di wilayahnya masih terdapat 50 ribu rumah tidak layak huni. Tentu dengan keterbatasan anggaran, Pemprov tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Untuk itu, Sherly membangun sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.

"Di Maluku Utara masih ada 50.000 rumah tidak layak huni (RTLH). Di balik angka itu ada wajah-wajah ibu yang bertahan, bapak-bapak yang bekerja keras, dan anak-anak yang tumbuh besar tanpa ruang aman yang semestinya melindungi mereka,"ujar Gubernur usai rapat koordinasi bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan langsung permintaan menambah kuota BSPS/Bedah Rumah untuk Maluku Utara, mengakselerasi penanganan RTLH, dan memastikan setiap rupiah pembangunan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.

Menurutnya, ini bukan sekadar program, melainkan perjuangan panjang menghapus kawasan kumuh, memperbaiki rumah petani dan nelayan, dan memastikan setiap anak di Maluku Utara tumbuh di rumah yang aman dan sehat.

"Terima kasih Pak Menteri PUPR yang menerima dan mendukung langkah percepatan ini. Maluku Utara bergerak dengan kerja nyata, dari rumah ke rumah,"ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar menegaskan pentingnya pembangunan kawasan yang terencana dan melibatkan banyak pihak.

"Networking itu penting, karena kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup. Untuk daerah dengan kesenjangan tinggi, negara akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kawasan kumuh," ujarnya.

Program RTLH juga merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan rumah layak bagi masyarakat.