Pemerintah Daerah Diminta Jelaskan Perubahan Desil Penerima Bansos

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Alfriandi, menilai perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan desil bukan sekadar perubahan angka dalam sistem administrasi, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keluarga penerima manfaat.

“Persoalan ini bukan sekadar perubahan angka di dalam sistem administrasi pemerintahan, tetapi terdapat konsekuensi yang dapat menyentuh langsung kehidupan keluarga penerima manfaat,” kata Alfriandi, Senin, 31 Agustus 2026.

Alfriandi menjelaskan, perubahan status rumah tangga dari desil 1 menjadi desil 6 dapat menyebabkan berkurangnya bantuan maupun perubahan status penerima program perlindungan sosial. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat masyarakat tidak lagi dapat diusulkan untuk sejumlah program bantuan sebagaimana sebelumnya.

Ia menyebut sekitar 6 ribu kepala keluarga di Kota Tanjungpinang mengalami perubahan status dari desil 1 hingga desil 10. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran, pemadanan, verifikasi, dan pengolahan data sosial ekonomi secara nasional.

Menurut Alfriandi, pemerintah perlu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai arti dan fungsi desil dalam penentuan penerima bantuan sosial. Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga yang terbagi ke dalam 10 kelompok.

“Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai arti desil agar tidak terjadi salah kaprah dalam memahami perubahan status tersebut,” ucapnya.

Ia menilai penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami penting dilakukan agar perubahan data tidak menimbulkan keresahan maupun konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memastikan proses pemutakhiran data tetap mengedepankan akurasi, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.