RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Polresta Tanjungpinang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Polresta Tanjungpinang, dihadiri jajaran pejabat Polresta, perwakilan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, insan pers, serta masyarakat pengguna layanan publik, Rabu, 29 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Polresta memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik, mulai dari peningkatan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pelayanan penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP). Selain itu, juga mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga optimalisasi layanan darurat Polri 110.

Menanggapi masukan tersebut, Kabagren Polresta Tanjungpinang, Kompol. Edy Supandi, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembenahan pelayanan publik, termasuk memperbarui media informasi digital dan meningkatkan sosialisasi penggunaan Super App Polri. Selain itu, survei Indeks Kepuasan Masyarakat dipastikan telah mengacu pada standar yang ditetapkan Kementerian PANRB dan Ombudsman Republik Indonesia.

”Polresta Tanjungpinang berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog bersama masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik,” ujar Kompol. Edy Supandi.

Pelaksanaan forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang memberi ruang kepada peserta untuk menyampaikan saran dan masukan. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain publikasi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di setiap lokasi pelayanan, pembaruan informasi pada laman resmi Polresta Tanjungpinang, peningkatan sosialisasi layanan digital, termasuk pembuatan SKCK secara daring, serta penguatan layanan pengaduan masyarakat berbasis WhatsApp.