RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memastikan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang masih menunggu selesainya proses harmonisasi produk hukum sebagai tindak lanjut perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jumat, 24 Juli 2026.

Lis menjelaskan, perubahan SOTK yang mengurangi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 32 menjadi 26 OPD telah memiliki peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota (Perwako). Namun, aturan tersebut masih dalam tahap fasilitasi dan harmonisasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) serta Kementerian Hukum.

”Sekarang ini tinggal produk hukumnya yang masih difasilitasi dan diharmonisasi di provinsi dan Kementerian Hukum,” ujar Lis Darmansyah.

Menurutnya, secara kewenangan dirinya dapat melaksanakan pelantikan menggunakan struktur organisasi yang lama. Namun, hal itu dinilai tidak efektif karena setelah perubahan SOTK diberlakukan, pemerintah harus kembali melakukan pelantikan dengan struktur baru yang akan menambah beban anggaran dan pekerjaan administrasi.

”Artinya dua kali kerja, dua kali pelantikan, dan dua kali mengeluarkan anggaran, saya maunya cukup sekali saja,” ucapnya.

Lis mengungkapkan, pada awalnya pelantikan direncanakan dapat dilakukan sekitar Agustus atau September 2026. Namun, rencana tersebut harus menyesuaikan dengan proses penyelesaian regulasi agar tidak bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tanjungpinang memilih menunggu seluruh tahapan penyusunan regulasi selesai daripada terburu-buru mengambil keputusan. Sehingga, tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

”Saya bukan mengada-ada atau menunda-nunda, semua proses dan prosedur perundang-undangan tidak bisa kita abaikan,” katanya, mengakhiri.