UMRAH Dorong Tata Kelola Ekowisata Pesisir Berkelanjutan di Bintan

RRI.CO.ID, Bintan - Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ”Dynamic Governance pada Ekowisata Pesisir dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Kabupaten Bintan”. Kegiatan yang merupakan bagian dari Penelitian Fundamental UMRAH dengan menghadirkan akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pemerhati lingkungan untuk merumuskan strategi pengelolaan ekowisata pesisir yang berkelanjutan di Balai Pertemuan Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Ketua Peneliti, Alfiandri, mengatakan pengembangan ekowisata pesisir tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Menurutnya, tata kelola kawasan pesisir harus mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi lokal melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

”Pengembangan ekowisata pesisir harus dibangun melalui tata kelola yang adaptif dan kolaboratif,” ujar Alfiandri, Senin, 7 Juli 2026.

Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas pentingnya landasan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut. Pengelolaan ekowisata dinilai harus mengedepankan kepastian hukum, perlindungan ekologi, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial maupun perubahan lingkungan.

Selain itu, FGD menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Masyarakat pesisir dinilai memiliki peran strategis sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekowisata melalui usaha kuliner khas daerah, homestay, jasa wisata, kerajinan, hingga pengelolaan destinasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

”Potensi lokal yang dimiliki masyarakat perlu terus diperkuat agar menjadi produk dan layanan yang bernilai ekonomi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pendekatan Dynamic Governance menjadi salah satu kunci dalam membangun tata kelola ekowisata yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, masyarakat, dan pengelola destinasi wisata, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan ekowisata pesisir yang responsif dan berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

”Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata pesisir yang berkelanjutan,” katanya, mengakhiri.