BKD Kepri Kembangkan Inovasi OACK Perkuat Tranformas Digital Talenta ASN

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu wujud nyata komitmen tersebut, hadirnya Online Assessment Center Kepri (OACK).

Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepri, Ibu Yeny Trisia Isabella, mengatakan OACK merupakan sebuah inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN secara lebih efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel. Bentuk digitalisasi layanan assessment yang memungkinkan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas, objektivitas, maupun validitas hasil assessment.

Kehadiran inovasi ini menjadi solusi atas tantangan geografis Provinsi Kepri yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. OACK memudahkan ASN yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota untuk mengikuti proses penilaian tanpa harus selalu hadir secara langsung di lokasi assessment.

“Sejak diimplementasikan Online Assessment Center Kepri, inovasi telah dimanfaatkan secara luas sebagai platform penyelenggaraan assessment,” ujar Yeny Trisia Isabella, Senin, 6 Juni 2026.

Hingga saat ini, inovasi tersebut telah digunakan untuk melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi terhadap 1.720 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, OAC Kepri juga telah dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah lainnya dengan berdasar pada kerja sama antar instansi di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Batam, dan Kabupaten Karimun.

“Dalam waktu dekat yakni bulan Juli, Agustus dan September secara bertahap akan dilaksanakan penilaian melalui Online Assessment Center Kepri kepada 1000 Pegawai Kabupaten Karimun,” tuturnya.

Sebagai media pelaksanaan assessment secara profesional dan berbasis teknologi. Inovasi yang dikembangkan BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sendiri, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan assessment center.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan assessment menjadi lebih fleksibel, hemat waktu dan biaya, serta mampu menjangkau peserta secara lebih luas. Inovasi ini juga mendukung percepatan implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN melalui penyediaan data potensi dan kompetensi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

Keberhasilan transformasi layanan turut diperkuat dengan pencapaian UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara assessment yang berhasil memperoleh Akreditasi Kategori A berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2026. Predikat tersebut merupakan pengakuan bahwa UPTD telah memenuhi standar nasional penyelenggaraan Assessment Center yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya assessor, metode penilaian, sistem penjaminan mutu, maupun tata kelola penyelenggaraan.

Pencapaian Akreditasi Kategori A menjadi bukti komitmen BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadirkan layanan penilaian potensi dan kompetensi yang profesional, objektif, kredibel, dan sesuai standar nasional. Dengan dukungan inovasi Online Assessment Center Kepri serta pengakuan mutu melalui akreditasi tersebut, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai semakin siap memberikan layanan assessment berkualitas bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun instansi pemerintah lainnya.

Pihak BKD dan KORPRI Provinsi Kepri menegaskan kepada jajarannya untuk terus mengembangkan inovasi layanan kepegawaian berbasis digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan implementasi sistem merit. Melalui inovasi yang berkelanjutan, BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendukung terwujudnya ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan akuntabel.