Menteri P2MI: Pelindungan Pekerja Migran Harus Nyata, Bukan di Atas Kertas

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Mukhtaruddin, menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan sejumlah pemerintah daerah serta akademisi. Kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem pelindungan komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.

“MoU ini sebagai bagian sinergitas dalam menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan dalam bekerja,” kata Mukhtaruddin di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Kepri, Senin 8 Juni 2026.

Sinergi ini dinilai sangat krusial mengingat posisi strategis wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. Kerja sama ini melibatkan Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang, Pemkab Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic.

Menteri Mukhtaruddin menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak boleh berhenti di atas kertas melainkan harus segera diwujudkan dalam langkah implementasi nyata. Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan seluruh instrumen dan keunggulan lokal demi memastikan keamanan para pekerja domestik.

“Instrumen yang ada disini, Kepri memiliki keungulan, terlebih berdekatan dengan negara-negara tetangga. Sinergi ini penting dalam membangun ekosistem dari hulu ke hilir,” ujarnya

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik kunjungan kerja sekaligus penandatanganan kesepakatan yang diinisiasi oleh Kementerian P2MI tersebut. Menurut Ansar, Kepri sebagai pintu gerbang internasional memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.

Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus mendukung penguatan koordinasi dengan BP2MI dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dukungan ini diberikan demi memastikan seluruh PMI, baik warga lokal maupun yang melintas melalui wilayah Kepri, mendapatkan pelayanan terbaik.

“Pada intinya kita akan terus meningkatkan kerjasama, apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai,” kata Ansar Ahmad.

Kunjungan kerja Menteri BP2MI ini menjadi bagian dari strategi pusat untuk memantau langsung kualitas pelayanan di daerah-daerah strategis. Kawasan perbatasan seperti Kepri mendapat perhatian khusus karena menjadi jalur utama keluar masuknya para pekerja.

Di sisi lain, Mukhtaruddin juga menyinggung pentingnya keterlibatan institusi pendidikan dalam menyiapkan kompetensi calon tenaga kerja sebelum dikirim ke luar negeri. Melalui keterlibatan politeknik, diharapkan kualitas keprofesionalan PMI dapat meningkat signifikan dan meminimalisasi risiko kerja.

“Bagaimana kita meningkatkan kemampuan skill bekerja para pekerja migran Indonesia asal Kepri ini di berbagai sektor," katanya.

Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem pelindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang.