BP3KR Menyoroti Berbagai Aspek yang Menjadi PR Pemerintah Kepri

RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi momentum untuk melihat kembali visi misi pembentukan Provinsi Kepri. Dihari Marwah Provinis Kepri ke 24 Tahun 2026, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus di selesaikan, karena menghambat kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Di momen 24 tahun hari Marwah Provinsi Kepri tahun 2026 ini, masih banyak hal yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepri Huzrin Hood, Jumat, 15 Mei 2026.

Huzrin menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah, mulai dari kesejahteraan masyarakat yang masih belum terpenuhi hingga berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada pemerintah Provinis Kepri. Dirinya berharap berbagai proyek strategis di Kepri untuk dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Kepri sebagai wilayah maritim yang 98 persen luas wilayahnya maritim, namun tidak memiliki Industri perikanan. Selain itu, aturan pengelolaan laut oleh pusat, menjadi kepri tidak dapat mengelola lautnya dengan optimal.

Hingga saat ini pengelolaan labuh jangkar masih dikelola oleh pusat. Padahal Kepri harusnya dapat mengelola labuh jangkar untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di momentum hari Marwah ke 24 tepatnya pada tanggal 15 Mei 2026, hal tersebut akan disuarakan oleh BP3KR kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kepri, Aludin Andi, menyambut baik langkah yang dilakukan oleh BP3KR di momentum hari Marwah ke 24 Kepri. Menurutnya terkait dengan kebijakan pengelolaan laut hingga labuh jangkar pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan itu.

Bahkan sejak Gubernur Kepri Muhamamd Sani hingga Gubernur Ansar Ahmad telah menyuarakan hal itu. Namun, hingga saat ini belum ada sinyal positif dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Kita juga membutuhkan suara dari seluruh pentahelix terutama pejuang-pejuang kita untuk menyuarakannya, paling tidak kita dapat mengelola setengah saja atau bagi hasilnya diperbesar,” ucap Aludin Andi.

Untuk pembangunan Industri perikanan, memang hingga saat ini belum ada di Kepri. Dalam membangun industri perikanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan Anggaran yang ada di Kepri tentunya tidak mencukupi sehingga perlu kolaborasi bersama dari pemerintah pusat.

“Namun, Ini memang sudah menjadi target dari Pemrov Kepri blue print ekonomi biru Provinsi Kepri terkait hilirasasi kelautan,” katanya menambahkan.

Berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kepri, berbagai program telah dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan wakil Gubernur Kepri Nyannyang Haris Pratamura untuk menyentuh masyarakat. Sesuai dengan Visi Misinya Mewujudkan Masyarakat Kepri yang Makmur, Maju dan Merata.

Terkait, pemberian anak-anak tempatan kesempatan kerja juga sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Untuk mendapaftar ASN harus berKTP Kepri, bahkan di Batam untuk melamar pekerjaan harus ber KTP Kepri.

“Untuk proyek strategis di KEK Kalang Batang anak-anak tempatan menjadi prioritas, tinggal kemauaannya saja. Bahkan disitu dibangun sekolah SMK untuk mengakomodir naak-anak di Kepri kerja disitu,” katanya.