RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Aparatur Pemerintah Kecamatan harus menjadi garda terdepan dalam menangani aduan masyarakat. Langkah tersebut di tekankan oleh Ombudsman Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat melakukan kunjungan ke Kantor Camat Batu Ampar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mengatakan kunjungan yang dilakukan pihaknya guna memastikan sejauh mana pihak pemerintah setempat merespons keluhan warga. Lagat menekankan bahwa meskipun masalah air bersih dan pengangkutan sampah secara teknis adalah kewenangan instansi lain seperti BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pihak Kecamatan tidak boleh lepas tangan, karena Camat dan Lurah adalah "wajah" pemerintah yang paling pertama ditemui masyarakat saat terjadi masalah di lapangan. Warga melapornya ke Camat atau Lurah kalau air mati.

"Jadi, pihak Kecamatan harus aktif menagih kepastian ke BP Batam terkait proyek pipa baru agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Lagat, Jumat, 24 April 2026.

Dirinya meminta pihak Kecamatan terus mengawal janji pembangunan pipa agar selesai tepat waktu pada Agustus 2026. Mengenai masalah sampah yang sempat viral, termasuk kondisi armada yang sudah tidak layak hingga menyebabkan insiden kendaraan terguling.

Ombudsman Kepri meminta Kecamatan untuk tidak bosan melaporkan kondisi riil di lapangan. Meski pengelolaan armada ada pada dinas terkait, Kecamatan diminta mendesak peremajaan alat angkut tersebut demi keselamatan petugas dan kebersihan wilayah.

"Kami tidak ingin masyarakat menyalahkan pihak Kecamatan atas fasilitas yang rusak, namun kami meminta Kecamatan tetap responsif menerima aduan warga agar masalah tidak menumpuk di tingkat bawah," tuturnya.

Selain masalah infrastruktur, Ombudsman Kepri juga menyoroti kendala pelayanan cetak KTP. Ditemukan informasi bahwa sistem dari pusat terkunci pada jam 2 siang, hal ini sangat merugikan warga.

"Hambatan teknis ini akan kami bantu komunikasikan ke tingkat yang lebih tinggi agar jam operasional sistem sesuai dengan jam kerja kantor kecamatan," katanya.

Lagat meminta pihak Kecamatan Batu Ampar untuk terus memperbaiki kenyamanan ruang pelayanan, termasuk memperhatikan sirkulasi udara di ruang tunggu. Dirinya menegaskan bahwa Ombudsman hadir untuk memperkuat peran Kecamatan sebagai jembatan aspirasi warga.