RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat langkah strategis untuk menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Kepri. Berdasarkan data terbaru, dari total angkatan kerja sebanyak 1,2 juta orang, tercatat sekitar 75 ribu orang masih belum terserap dalam dunia kerja, dengan angka persentase pengangguran berada di kisaran 6,35%, Selasa, 21 April 2026.

Kepala Disnakertrans Kepri, Dicky Wijaya, mengatakan, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukanlah kurangnya lowongan, melainkan adanya kesenjangan kompetensi (skill gap) antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Menurutnya, sektor industri besar seperti galangan kapal di Kepri sebenarnya membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja terampil, namun ketersediaan tenaga lokal yang siap pakai masih terbatas.

"Banyak kebutuhan tenaga kerja yang ingin diserap oleh industri, namun yang belum bekerja ini belum siap masuk ke pasar kerja," ujar Dicky Wijaya.

Dicky menjelaskan, sebagai solusi konkret, Pemprov Kepri bersama Pemerintah Kabupaten/Kota masif menggelar berbagai pelatihan kerja berbasis kompetensi. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat lokal memiliki sertifikasi yang diakui industri.

”Untuk memberikan semua pelatihan di daerah masing-masing, agar melatih masyarakatnya supaya diterima di pasar kerja,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat konsep link and match pada jenjang pendidikan SMK. Hal ini agar lulusan sekolah kejuruan dapat langsung diserap oleh perusahaan mitra, terutama di sektor otomotif dan kelistrikan.

”Kami link and match dengan industri, jadi semua lulusan SMK yang di lingkungan industri langsung ke industri yang mereka butuhkan,” tuturnya.

Dicky menyoroti fenomena tingginya minat masyarakat luar daerah untuk mengadu nasib di Kepri. Hal ini dipicu oleh standar upah di Kepri, khususnya Batam, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, tingginya upah minimum ini menjadi daya tarik sekaligus tantangan bagi tenaga kerja lokal untuk dapat bersaing dengan pendatang dari seluruh penjuru nusantara.

"Upah kita nomor tiga terbesar di Indonesia, Batam saja sudah mencapai Rp5,1 juta,” katanya, mengakhiri.