RRI.CO.ID, Bintan – DPRD Kabupaten Bintan melalui Komisi II mulai merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dampak kekeringan yang terjadi tahun ini. Upaya tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama BPPD, PDAM Tirta Kepri, serta pengelola SPAM IKK Sri Kuala Lobam.

Anggota DPRD Komisi II Bintan, Indra Setiawan, mengatakan fenomena kekeringan tahun ini tergolong cukup parah. Ia menilai diperlukan langkah penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Melalui rapat ini, kami merumuskan pandangan strategis yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah sebagai langkah penanggulangan ke depan,” kata Indra Setiawan, Selasa 7 April 2026.

Ia menjelaskan, selain hasil rapat, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Kepri untuk memperkuat kajian dan rekomendasi yang akan disusun. Indra menegaskan, langkah penanganan tidak bisa hanya bersifat sementara, melainkan harus mengarah pada solusi permanen agar dampak kekeringan di masa mendatang tidak separah saat ini.

“Kita tidak ingin setiap terjadi kemarau panjang, masyarakat kembali mengalami kondisi yang sama. Harus ada penanganan permanen,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD juga menyoroti kesiapan perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang berada di kawasan hutan, dalam menghadapi potensi kebakaran lahan. Menurut Indra, perusahaan harus memiliki sistem pemadam kebakaran yang memadai dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah.

“Kalau perusahaan besar tidak menyiapkan sistem sendiri, itu tidak adil. Selama ini justru pemerintah daerah yang turun tangan,” Ia menambahkan.

Terkait solusi kekeringan, DPRD juga mengkaji sejumlah opsi, termasuk rencana pembangunan sumur bor serta pemanfaatan sumber air di kawasan waduk atau danau Sri Kuala Lobam. Namun, ia menekankan seluruh opsi harus melalui kajian mendalam, termasuk uji kualitas air.

“Kita tidak ingin mengambil keputusan cepat tanpa kajian. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi harus dipastikan air yang digunakan benar-benar layak,” ucapnya.

Indra menambahkan, hasil kajian dan rekomendasi akan segera disusun dan diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten Bintan 2026 untuk direalisasikan pada program pembangunan tahun berikutnya. Ia berharap masyarakat dapat bersabar, sementara pemerintah dan DPRD terus bekerja maksimal dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan kekeringan tersebut.