RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah demi menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Kepulauan Riau. Pelaksanaan program strategis tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas harga pangan untuk seluruh warga.

“Program kolaborasi ini bertujuan menjaga stabilitas harga barang sekaligus menekan laju inflasi di wilayah seluruh kabupaten,” kata Ansar Ahmad, Senin 9 Februari 2026.

Ansar menyampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana melaksanakan kegiatan strategis ini sebanyak enam puluh sembilan kali selama tahun 2026. Distribusi beras dan komoditas penting lainnya harus dipastikan aman guna mencegah terjadinya kelangkaan stok pangan daerah.

“Kita akan melaksanakan di semua kabupaten kota ditahun 2026 ini In syaa Allah ada 69 kali Gerakan Pagan Murah,” ujarnya.

Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih penghargaan terbaik pertama nasional dalam upaya pengendalian inflasi pada periode tahun sebelumnya. Pemerintah daerah terus berupaya memisahkan intervensi harga pangan dengan sektor non-pangan guna menjaga daya beli masyarakat luas.

“Tentunya kita terus berupaya memisahkan intervensi harga pangan dengan non pangan guna menjaga daya beli masyarakat,” ucapnya.

Gubernur menginstruksikan seluruh pegawai untuk menanam cabai secara mandiri guna menekan angka ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kerjasama strategis dengan berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan produksi telur hingga mencapai target satu juta butir setiap.

“Nanti ASN yang menanam cabai kita akan cek, ini untuk menekan angka ketergantungan dari luar,” tuturnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, menyatakan bahwa Gerakan Pangan Murah adalah bentuk kolaborasi serentak dari seluruh pemerintah kabupaten kota. Kegiatan strategis ini melibatkan Bank Indonesia serta Badan Pangan Nasional guna membantu memenuhi kebutuhan logistik masyarakat.

“Kegiatan ini kolaborasi  serentak dari  kabupaten kota di Kepri,” kata Rika Azmi

Rika menegaskan tujuan utama pelaksanaan program tersebut adalah menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan laju inflasi harga pangan daerah. Masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga normal di pasar tradisional.

“Tujuannya agar masyarakat mendapatkan harga jauh lebih murah dari harga normal,” ucap Rika.

Pemerintah berencana melaksanakan kegiatan ini pada enam puluh sembilan lokasi berbeda selama periode tahun dua ribu. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan bersama asosiasi distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok menjelang hari raya.

Satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengawasi kepatuhan pedagang terhadap harga eceran tertinggi sesuai ketetapan pemerintah. Petugas akan memberikan tindakan tegas bagi setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran harga pangan pokok.

“Petugas akan berikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha melakukan pelanggaran,” katanya, menambahkan.

Direktur Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan. Sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin ketersediaan stok bahan pokok menjelang perayaan hari besar.

“Alhamdulillah Kepri telah berupaya menjaga stabilitas pangan pokok strategis untuk masyarakat,” kata Nita Yulianis.

Menurutnya, Satuan tugas khusus telah resmi dibentuk guna mengawasi keamanan mutu serta kesesuaian harga pangan di pasar. Kolaborasi lintas instansi ini bertujuan memastikan distribusi logistik berjalan lancar agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik.

“Satuan sapu bersih ini bertugas bertujuan memastikan distribusi logistik berjalan lancar agar pertumbuhan ekonomi terjaga,” tuturnya.

Pemerintah terus menggaungkan kampanye gerakan stop boros pangan demi mencegah terjadinya kemubaziran konsumsi di tingkat rumah. Masyarakat diimbau untuk bijak dalam berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu fenomena kepanikan membeli barang pokok.

“Masyarakat kita imbau untuk bijak dalam berbelanja sesuai kebutuhan,” katanya.

Data kehilangan pangan secara global cukup besar sehingga upaya penyelamatan stok makanan menjadi prioritas utama pemerintah. Sosialisasi intensif bersama tim penggerak PKK diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya ketahanan pangan mandiri.