RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan kasus malaria di Kota Tanjungpinang.

Kepala Dinas Kesehatan, Kota Tanjungpinag, Rustam, mengatakan sejak tahun 2014 Kota Tanjungpinang telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria. Dalam masa eliminasi memang ada pengobatan dilakukan untuk penderita malaria, namun bersifat impor atau penderita malaria yang terjangkit di daerah luar dan berobat di Kota Tanjungpinang.

“Dari tahun 2014- 2023 tidak terjadi penularan lokal hanya impor. Namun pada tahun 2024 terjadi kasus malaria impor dan karena vektornya ada terjadi penularan lokal di wilayah Kampung Bugis,” ujar Rustam, Senin, 8 Juni 2026.

Kasus di Kampung Bugis dapat ditangani dalam beberapa bulan dan tidak ada lagi kasusnya. Di tahun 2025 muncul kembali kasus malaria di Senggarang akibat kasus impor dan pasien yang pernah menderita malaria dan kambuh kembali disebabkan oleh pengobatan tidak tuntas dan lainnya.

“Kasus ini juga dua atau tiga bulan sudah dapat ditangani oleh Dinkes dan tidak ada lagi kasus,” tuturnya.

Namun, di tahun 2026 kembali terjadi kasus dengan penularan yang lebih luas lagi. Kasus malaria terjadi di tiga daerah di wilayah Sengagrang yaitu Sebauk Darat, Kampung Bebek dan Senggarang Besar.

Dalam menangani kasus malaria yang terjadi disenggarang, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang melakukannya dengan Penemuan dan pengobatan. Selain, aktif melakukan pengobatan untuk masyarakat yang berobat di fasilitas kesehatan hingga sembuh.

Dinas Kesehatan juga aktif menemukan pasien dengan terjun langsung mencari di masyarakat. Karena penyakit malaria ada yang bergejala dan ada juga yang tidak bergejela.

“Dengan menemukan sebanyak mungkin penderita malaria, pemutusan mata rantainya akan semakin cepat dan tidak akan terjadi penularan kepada orang lain,” katanya