RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyambut pelaksanaan entry meeting bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis 9 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Lis menegaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Perencanaan yang baik harus mampu menerjemahkan visi dan misi ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penganggaran yang berkualitas harus memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lis, sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan perlu terus diperkuat agar hasil pembangunan lebih optimal.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat memperoleh gambaran komprehensif terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan,” ucapnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan prinsip good governance dan clean government, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Lis juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran untuk bersikap kooperatif selama proses evaluasi berlangsung.

“Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Lis.

Ia menekankan, perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, penganggaran yang baik akan memberikan manfaat nyata, serta tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikan dukungan penuh kepada tim evaluasi BPKP dengan menyampaikan data dan informasi secara lengkap dan akurat.

“Jadikan evaluasi ini sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” pesannya,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat. Ia menjelaskan, evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Perencanaan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang menghasilkan output, outcome, hingga manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mudzakir.

Selain itu, BPKP akan melakukan asersi intervensi pada sektor-sektor tersebut guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan serta program yang dilaksanakan. Tahapan evaluasi meliputi pengembangan informasi awal yang telah dilaksanakan pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026, serta penyusunan dan penyampaian laporan yang dijadwalkan pada 18–19 Mei 2026.

“Melalui evaluasi ini dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya, mengakhiri.