RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang mencatat capaian baru dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 589 rumah tidak layak huni (RTLH) akan direhabilitasi melalui dukungan pemerintah pusat dan APBD Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan sebagian besar bantuan berasal dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 445 unit, sementara sisanya didukung melalui APBD Kota Tanjungpinang dan beberapa kementerian. Menurut Lis, besarnya alokasi bantuan tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang aktif mengajukan proposal kepada pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pemko Tanjungpinang mengusulkan rehabilitasi 1.000 unit RTLH, mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah warga. "Alhamdulillah, tahun ini merupakan bantuan rumah tidak layak huni terbesar yang pernah diterima Tanjungpinang, totalnya mencapai 589 rumah," kata Lis, Selasa, 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kelengkapan data penerima menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses persetujuan usulan di Kementerian Perumahan. Dari total usulan yang diajukan, pemerintah pusat menyetujui rehabilitasi 445 unit rumah.

Selain itu, bantuan juga datang dari sejumlah kementerian. Kementerian Sosial mengalokasikan 31 unit bagi keluarga yang anaknya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan untuk 100 unit, dan Kementerian Pendidikan menyumbang lima unit.

“Dengan tambahan tersebut, total bantuan rehabilitasi RTLH yang diterima Tanjungpinang tahun ini mencapai 589 unit,” katanya.

Pemko Tanjungpinang berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut sehingga lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah yang layak huni. Untuk tahun depan, pemerintah daerah kembali menargetkan usulan sekitar 1.000 unit RTLH agar dapat memperoleh bantuan rehabilitasi.