DPRD Talaud Desak Pengawasan Harga BBM Diperketat

RRI. CO. ID, Talaud - DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mendesak pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi diperketat, menyusul sorotan terhadap harga jual yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Anggota Komisi II DPRD Talaud, Sonny Marthen, menegaskan harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan secara sepihak dengan alasan apa pun, baik pada tingkat SPBU, pangkalan maupun pengecer.

Menurut Sonny, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan mendapat dukungan pemerintah. Karena itu, penyalurannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh membebani masyarakat dengan harga di luar ketetapan.

“Tidak boleh ada kenaikan harga secara sepihak dengan alasan apa pun. Baik di SPBU, pangkalan maupun pengecer harus mengikuti aturan yang berlaku,” tegas Sonny Selasa 29 September 2026

Ia meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat SPBU, tetapi juga menelusuri rantai distribusi hingga ke pangkalan dan pengecer.

Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat dengan harga dan takaran yang sesuai ketentuan.

Sonny juga mendorong masyarakat berani melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan BBM bersubsidi dengan harga tidak wajar. Laporan tersebut, kata dia, perlu ditindaklanjuti agar tidak merugikan masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada BBM untuk transportasi dan aktivitas ekonomi.

DPRD Talaud berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah praktik penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan sekaligus memastikan subsidi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.