KBRN, Takengon: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Takengon menggelar Gayo Executive Day Semester I 2025 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) serta Gayo Treasury Award, pada Kamis, (27/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Takengon ini menjadi sarana evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus forum dialog untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Dalam paparannya, KPPN Takengon menyampaikan kinerja APBN hingga 31 Juli 2025. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp13,20 miliar atau 112,99%, didukung kinerja positif PNBP. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1,563 triliun dari pagu Rp2,570 triliun atau 61%. Adapun transfer ke daerah juga menunjukkan tren positif, dengan penyerapan Dana Desa mencapai Rp279,98 miliar atau 73,26%.
Kepala KPPN Takengon menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Kami ingin memastikan bahwa APBN benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi kinerja ini tidak hanya sebagai laporan, tetapi juga bentuk akuntabilitas publik agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memberi dampak nyata,” ujarnya.
Selain evaluasi kinerja, kegiatan juga menghadirkan Forum Konsultasi Publik sebagai ruang dialog interaktif antara KPPN dan para penerima layanan. Forum ini membahas peningkatan mutu layanan, mulai dari penerbitan SP2D, layanan konsultasi, fungsi financial advisor, hingga percepatan digitalisasi pembayaran.
Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Takengon memberikan penghargaan Gayo Treasury Award Semester I 2025 kepada sejumlah satuan kerja mitra dengan kinerja terbaik. Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, antara lain Pengajuan Dana Desa Tercepat, IKPA Terbaik, Rekonsiliasi LPJ Terbaik, dan Pemanfaatan Digital Payment Terbanyak.
KPPN Takengon juga menegaskan komitmennya terhadap transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Melalui implementasi Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS), KPPN berupaya menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
“Transformasi digital menjadi fokus kami. Dengan penggunaan Digipay, KKP, dan CMS, kami ingin pelayanan keuangan negara semakin cepat, efisien, dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola yang modern dan berintegritas,” kata Kepala KPPN Takengon.
Dengan kegiatan ini, KPPN Takengon berharap mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja, serta pemangku kepentingan lain dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah./AB.