KBRN, Takengon: Suara azan dan lonceng gereja pernah bersahutan damai di langit Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Di pulau yang dikenal sebagai “Tanah Seribu Pulau” itu, masyarakat hidup berdampingan selama ratusan tahun. Namun, pada suatu pagi di bulan Januari tahun 1999, harmoni itu runtuh dalam sekejap.

Api kebencian berkobar, memicu salah satu konflik antarkelompok paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern — Tragedi Ambon.

Peristiwa bermula pada 19 Januari 1999, di tengah suasana Idul Fitri. Di kawasan Batu Merah, terjadi perkelahian kecil antara pemuda Muslim dan Kristen. Perselisihan itu, yang semula tampak sepele, seketika membesar karena kabar bohong menyebar cepat di tengah masyarakat yang tegang akibat krisis ekonomi dan perubahan politik pasca-Reformasi.

Ambon, yang sebelumnya dikenal dengan toleransi dan kemajemukannya, tiba-tiba berubah menjadi medan amarah.

Rumah-rumah dibakar, masjid dan gereja diserang, dan warga terpaksa mengungsi. Dalam waktu singkat, kota Ambon terbagi menjadi dua wilayah besar: Muslim dan Kristen.

Konflik yang semula lokal kemudian menjalar ke seluruh Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya seperti Seram, Haruku, dan Saparua.

Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, lebih dari 5.000 orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan ribuan rumah serta tempat ibadah hangus terbakar.

Garis pemisah bukan lagi soal individu, melainkan identitas: agama dan kelompok. Bendera merah putih tetap berkibar, namun di bawahnya, saudara sebangsa saling berhadapan. Jalan-jalan di Ambon dipenuhi pos penjagaan swadaya, dengan spanduk bertuliskan nama agama masing-masing.

Kehadiran aparat keamanan di awal-awal konflik justru sering dituduh berpihak pada salah satu kelompok, memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Kekerasan pun terus bergulir dalam siklus dendam dan balasan.

Banyak analis menilai, Tragedi Ambon bukan sekadar konflik agama, tetapi juga hasil dari politik identitas, kesenjangan sosial, dan perebutan pengaruh pasca-runtuhnya Orde Baru.

Ketika kekuasaan pusat melemah, kekosongan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan atau merebut dominasi di tingkat lokal.

Berbagai laporan juga menyebut adanya aktor luar yang memanfaatkan situasi, memperkeruh suasana dengan isu agama dan distribusi senjata ilegal. Dalam kondisi masyarakat yang terluka dan ekonomi yang hancur, provokasi menjadi bahan bakar yang menyulut kekerasan berkepanjangan.

Pada puncak konflik, sekitar 700 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Kota Ambon nyaris lumpuh. Sekolah, rumah sakit, dan pasar tutup.

Anak-anak tumbuh dalam ketakutan, belajar membedakan teman dari agama, bukan dari kebaikan hati.

Pengungsian massal juga menciptakan generasi yang terputus dari akar sosialnya. Banyak keluarga berpindah pulau, hidup dalam kemiskinan dan trauma. Bagi mereka, Ambon bukan lagi rumah, melainkan kenangan yang menakutkan.

Setelah hampir tiga tahun perang tanpa akhir, pemerintah pusat di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya memfasilitasi perundingan damai.

Pada 12 Februari 2002, di kota Malino, Sulawesi Selatan, para tokoh Muslim dan Kristen Maluku duduk satu meja. Ditemani suasana hening dan penuh emosi, mereka menandatangani Deklarasi Malino II — perjanjian damai yang berisi 11 butir kesepakatan, antara lain penghentian kekerasan, penegakan hukum, dan rekonstruksi sosial.

Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, memainkan peran penting sebagai mediator. Deklarasi ini menjadi titik awal kebangkitan Ambon dari abu kebencian.

Setelah perdamaian tercapai, upaya rekonsiliasi dilakukan secara besar-besaran. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama bergandengan tangan membangun kembali kepercayaan antarumat.

Kegiatan lintas iman mulai digalakkan. Pemuda dari dua agama dilibatkan dalam program gotong royong, pelatihan ekonomi, dan pendidikan perdamaian.

Media lokal juga mengambil peran penting dalam menyebarkan pesan damai dan menolak ujaran kebencian.

Kini, dua dekade setelah tragedi, Ambon telah bangkit menjadi kota toleran. Di pusat kota, masjid dan gereja berdiri berdampingan. Di tepi Teluk Ambon, anak-anak Muslim dan Kristen bermain bola bersama tanpa memandang latar belakang.

Tragedi Ambon menjadi cermin besar bagi Indonesia: bahwa keberagaman adalah anugerah sekaligus ujian.

Perbedaan tidak akan menjadi sumber bencana bila keadilan sosial, ekonomi, dan hukum ditegakkan. Namun jika ketimpangan dan prasangka dibiarkan, bara kecil bisa berubah menjadi api besar seperti yang pernah terjadi di Ambon.

Kini, setiap 19 Januari, warga Maluku memperingati Hari Damai Maluku. Upacara sederhana dilakukan di rumah ibadah dan sekolah, diiringi doa lintas agama — simbol bahwa perdamaian adalah perjuangan yang harus dijaga setiap hari.

Ambon pernah terbakar oleh kebencian, tapi dari abu itu tumbuh tekad baru. Masyarakatnya kini menolak hidup di bawah bayang-bayang masa lalu.

Kota ini perlahan berubah menjadi simbol rekonsiliasi dan persaudaraan, bukan lagi lambang perpecahan.

Di tepi teluk yang tenang, ketika matahari senja memantulkan cahaya keemasan di permukaan air, suara azan kembali bersahutan lembut dengan denting lonceng gereja.

Sebuah harmoni yang dulu hilang — kini hidup kembali.