KBRN, Takengon: Panas matahari baru saja naik di atas langit Sidoarjo, Jawa Timur, ketika tanah di kawasan Porong mulai bergetar. Dari celah bumi, semburan air panas bercampur lumpur menyembul deras — disertai bau gas yang menusuk hidung.

Hari itu, 29 Mei 2006, menjadi awal dari bencana industri terbesar dalam sejarah Indonesia modern, yang kemudian dikenal sebagai “Lumpur Lapindo”.

Bukan sekadar bencana alam, tragedi ini menelan rumah, sawah, dan masa depan ribuan orang. Lumpur menelan kehidupan — bukan hanya lahan.

Bencana bermula dari aktivitas pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas, Inc. di Desa Renokenongo,Kecamatan Porong. Pengeboran dilakukan di sumur Banjar Panji-1 dengan kedalaman lebih dari 9.000 kaki. Namun, hanya beberapa jam setelah proses pengeboran, semburan lumpur panas muncul tak terkendali.

Lumpur itu terus keluar tanpa henti — sekitar 50.000 hingga 150.000 meter kubik per hari.

Dalam hitungan minggu, semburan kecil berubah menjadi lautan lumpur yang menelan seluruh desa.

Awalnya, banyak pihak menduga penyebabnya adalah gempa Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelumnya. Namun, para ahli kemudian menyimpulkan bahwa penyebab utama adalah kesalahan teknis pengeboran yang tidak menggunakan pelindung tekanan (casing) dengan benar.

Bulan-bulan berikutnya menjadi mimpi buruk bagi warga Sidoarjo.

Desa-desa seperti Jatirejo, Renokenongo, Siring, dan Kedungbendo satu per satu tenggelam.

Sekitar 16 desa, lebih dari 10.000 rumah, 30 pabrik, dan 33 sekolah hancur ditelan lumpur.

Jalan raya utama penghubung Surabaya–Malang lumpuh, jalur rel kereta api rusak, dan ribuan keluarga terpaksa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Sebagian besar kehilangan pekerjaan, sawah, dan kenangan.

Sejak awal, PT Lapindo Brantas (yang dimiliki oleh keluarga Bakrie) bersikeras bahwa bencana ini adalah kejadian alam akibat gempa, bukan kesalahan teknis manusia. Namun berbagai penelitian independen, termasuk oleh LIPI, ITB, dan ahli internasional, menunjukkan hal sebaliknya — indikasi kelalaian dalam prosedur pengeboran sangat kuat.

Kontroversi pun membesar. Publik menuntut tanggung jawab moral dan hukum dari perusahaan, sementara ribuan korban menunggu ganti rugi yang tak kunjung tuntas. Pemerintah sempat turun tangan dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada 2007, menggantikan peran perusahaan dalam penanganan lapangan. Namun, hingga bertahun-tahun kemudian, proses ganti rugi berlangsung lambat, penuh birokrasi, dan menimbulkan ketidakadilan.

Bencana Lapindo tidak hanya merusak rumah dan lahan, tetapi juga menghancurkan ekosistem dan perekonomian lokal. Lumpur mengandung bahan kimia berbahaya seperti arsenik dan merkuri, yang mencemari air tanah serta sungai di sekitarnya. Pertanian berhenti total.

Industri kecil gulung tikar. Ribuan orang kehilangan mata pencaharian.

Dampaknya terasa hingga ke Surabaya dan sekitarnya, karena jalur transportasi utama terputus selama berbulan-bulan. Selain itu, upaya teknis menahan semburan lumpur dengan bola beton, tanggul raksasa, dan sumur relief hanya memberi hasil sementara. Hingga kini, lumpur masih terus menyembur, meski dalam volume lebih kecil.

Di balik berita dan angka, tersimpan kisah pilu para pengungsi. Mereka yang dulu memiliki rumah, sawah, dan toko kini hidup berpindah-pindah, bergantung pada bantuan. Anak-anak kehilangan sekolah, orang tua kehilangan tanah leluhur.

Sebagian korban membangun kehidupan baru di tempat relokasi seperti Kahuripan Nirvana Village (KNV), tetapi tak sedikit yang tetap merasa terbuang dari tanah sendiri. Dua dekade berlalu, dan lumpur itu masih menggelegak. Di permukaannya, tangki gas dan alat berat masih berdiri, seolah mengawasi kuburan desa yang telah hilang. Beberapa area dijadikan objek wisata “geoheritage”, tempat orang datang untuk menyaksikan kedahsyatan alam — atau kelalaian manusia.

Namun bagi para korban, tempat itu bukan atraksi. Itu adalah monumen penderitaan.

Setiap tetes lumpur adalah ingatan yang tak bisa mereka lupakan. Lumpur Lapindo adalah cermin rapuhnya tanggung jawab industri di negeri ini. Sebuah peringatan bahwa kemajuan ekonomi tanpa pengawasan dan etika dapat berubah menjadi bencana kemanusiaan.

Bukan hanya rumah yang tenggelam di Porong, tetapi juga rasa percaya rakyat terhadap keadilan. Hingga kini, suara para korban masih bergema di balik kubangan lumpur: mereka tidak menuntut belas kasihan, hanya keadilan dan pengakuan bahwa bencana ini bukan sekadar takdir.

Di senja hari, dari tanggul tinggi yang mengelilingi lokasi semburan, terlihat hamparan lumpur sejauh mata memandang. Asap putih masih mengepul pelan dari pusat semburan, seperti napas bumi yang belum tenang.

Mungkin suatu hari nanti, lumpur itu akan kering. Tapi bagi warga yang kehilangan segalanya, luka Lapindo takkan pernah kering di hati.