Kick Off program Blended Finance Model, 19 KUPS di Aceh Dapat Pembiayaan

RRI.CO.ID, REDELONG – World Resources Institue (WRI) menggelar kick off program Blended Finance Model (BFM) tahun 2026 – 2027 untuk propinsi Aceh yang berlansung di lokasi Kelompok Usaha perhutanan Sosial (KUPS) Karang Putih, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, Kamis 17 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian keuangan, Kementerian Kehutanan , Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari empat kabupaten/ kota di Aceh yaitu Bener Meriah, Sabang, Aceh Besar dan Aceh Tengah.

Senior Manager WRI Sumatra Rahmat Hidayat mengatakan, WRI telah memasuki tahun keenam berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Rahmat.

Dukungan yang diberian WRI meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan ekonomi produktif, pengembangan produk dan membuka akses pasar serta keterlibatan berbagai pihak.

Rahmat menyebutkan, total dukungan untuk KUPS mencapai Rp17,5 miliar, dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran, tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan serta sumber pendanaan lainnya.

“Harapannya, inisiatif ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga hutan tetap lestari,” pungkasnya.

Bupati Tagore menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung Program BFM. Menurutnya, program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan.

“Bener Meriah memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama Kopi Arabika Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat,” ujar Tagore.

Ia menyebutkan, Program BFM yang melibatkan 19 KUPS di empat kabupaten/kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo agroforestry, madu trigona, MPTS agroforestry dan ekowisata, dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target FOLU Net Sink 2030.

Tagore juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kepastian kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektare yang diajukan Pemkab Bener Meriah kepada Menteri Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bupati berharap Program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS, tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala DLHK Aceh Hanan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk PPDLH, Survey Jir Ai, Kementerian Kehutanan dan WRI.

“Kegiatan seperti inilah wujud nyata bahwa hutan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Diharapkan, ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada.