Dinas Pariwisata dan IAIN Takengon Gelar FGD Penyusunan Qanun RIPPAR

RRI.CO.ID, Takengon : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi dengan Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Penyusunan Qanun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, di Ruang Rapat Pimpinan IAIN Takengon. FGD menjadi ruang untuk menghimpun gagasan dan masukan akademisi serta pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan pariwisata Aceh Tengah ke depan.

Mewakili Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Kepala Bidang Pariwisata menyampaikan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan pembangunan sektor pariwisata daerah, khususnya sarana dan prasarana pendukung.

Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar pembangunan pariwisata dapat diarahkan pada program-program yang menjadi prioritas sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah.

“Yang kita lihat dan yang kita dengar menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi pariwisata, baik dari sisi aksesibilitas maupun atraksi. Melalui rencana induk ini, kita harus menentukan wisata mana yang perlu dikembangkan sehingga wisatawan betah tinggal lebih lama dan memiliki keinginan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga bagaimana menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan selama berada di Aceh Tengah.

Sementara itu, Rektor IAIN Takengon, Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL, menekankan bahwa Qanun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata harus memiliki filosofi yang jelas serta berakar pada nilai-nilai konstitusi dan kearifan lokal.

Ia mengatakan, pengembangan pariwisata harus memiliki orientasi yang jelas, termasuk menentukan karakter dan identitas wisata yang ingin ditawarkan Aceh Tengah kepada wisatawan.

“Filosofinya harus jelas dan harus muncul. Kemudian orientasinya, pengembangan wisata ini akan dibawa ke mana? Ketika orang datang ke Aceh Tengah, apa yang kita suguhkan kepada mereka?” katanya.

Menurutnya, Aceh Tengah memiliki berbagai potensi yang sudah tersedia secara alami maupun potensi yang dapat dikembangkan dan dikreasikan menjadi produk wisata baru.

Ia mencontohkan kopi sebagai salah satu produk unggulan daerah. Kekayaan kopi Aceh Tengah tidak hanya terletak pada komoditasnya, tetapi juga karakter yang dipengaruhi kondisi geografis, tekstur tanah, ketinggian wilayah, hingga cara pengolahannya.

Selain produk, kata dia, kegiatan budaya dan event daerah seperti pacuan kuda, Didong, serta berbagai pertunjukan seni dan tari juga dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata.

Prof. Ridwan juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata.

Ia berharap pembangunan pariwisata dapat menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal, termasuk lama tinggal wisatawan di suatu daerah.

Selain aspek ekonomi, pembangunan pariwisata juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengembangan destinasi tidak cukup hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, masyarakat lokal, serta kelestarian lingkungan.

Dalam FGD tersebut, sejumlah klasifikasi wisata juga menjadi bahan pembahasan, antara lain wisata alam dan ekowisata, wisata budaya dan sejarah, wisata agro dan ekonomi kreatif, serta wisata rekreasi dan buatan. Pengelompokan tersebut selanjutnya akan dikaji lebih lanjut dalam penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata. (sp)