RRI.CO.ID, Takengon - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang dipimoin ketua tim Laksamana TNI Jan Tangka melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu 29 Juli 2026.

Kegiatan diawali dengan pemaparan di ruang kerja Bupati Aceh Tengah sebelum tim melanjutkan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung lokasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian monev di empat kabupaten, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah yang berlangsung pada 28 sampai 31 Juli 2026.

Selain ketua Tim Satgas Laksamana TNI Jan Tangka juga didampingi Kol. (KH) Uus Rohimat, Kombes Pol. Suwinto, serta tim dari kementerian terkait dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Satgas PRR Laksamana TNI Jan Tangka menjelaskan bahwa Satgas hadir untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal serta membantu mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat pusat.

"Fase rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mendapat perhatian khusus. Kami hadir untuk melihat apa yang masih kurang di lapangan dan mendorong penyelesaiannya di pemerintah pusat", katanya.

Ia menjelaskan, wilayah Aceh kini dibagi menjadi dua koordinator wilayah (Korwil) untuk mempercepat pendampingan. Aceh Tengah masuk dalam wilayah yang menjadi perhatian khusus bersama beberapa kabupaten lain sehingga akan lebih sering mendapatkan pendampingan dari tim Satgas.

Jan Tangka mengatakan, Satgas bekerja sebagai mitra pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami bukan superman, tetapi superteam. Kami ingin menjadi rekan kerja pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat", katanya.

Ia menambahkan, Aceh Tengah masih memiliki sejumlah pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus. Satgas akan membantu memperbaiki data yang belum sinkron sekaligus memantau pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2026, 2027, hingga 2028.

Selain melakukan monitoring terhadap proyek yang telah selesai dibangun, tim juga akan meninjau lokasi yang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan lahan maupun hambatan teknis lainnya, sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama pemerintah pusat dan daerah. (