Bener Meriah Gelar Rapat Tim Pengawasan Pengendalian Pendistribusian BBM

RRI.CO.ID, Redelong - Bupati Bener Meriah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, SH., S.IP., M.Si., memimpin rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Selasa 11 Agustus 2026 di Aula Setdakab Bener Meriah.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Bener Meriah Ihsan, ST., M.Ling., unsur Kepolisian Resor Bener Meriah, Kodim 0119 Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Satpol PP/WH, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Sales Branch Manager (SBM) Aceh 2 Fuel PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Aceh, serta para pengelola SPBU di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun pengelola SPBU yang hadir antara lain Direktur SPBU 13.245409 di kawasan Bandara Rembele, Direktur SPBU 14.245428 Jalan Raya Bireuen–Takengon KM 10 Wih Pesam, Direktur SPBU 14.245105 Jalan Raya Takengon–Bireuen KM 75,5, serta Direktur SPBU Desa Suka Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Samusi Purnawira Dade menyampaikan bahwa BBM bersubsidi merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Subsidi tersebut disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat prasejahtera, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan.

Menurutnya, ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah.

“Namun, kita menyadari bahwa di lapangan masih sering menghadapi tantangan nyata, mulai dari potensi terjadinya antrean panjang, ketidaktepatan sasaran pengguna, hingga isu kelangkaan yang sering memicu kepanikan. Keadaan ini, jika tidak segera dikendalikan, akan berdampak langsung pada inflasi daerah dan mengganggu produktivitas sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian daerah kita,” ujar Samusi.

Melalui rapat tersebut, Samusi berharap Tim Pengawas BBM dan Gas Bersubsidi wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Bener Meriah Nomor 800/182/SK/2026 dapat melakukan pengawasan secara terpadu, berkala, dan tegas di seluruh SPBU.

Ia juga meminta agar sistem digitalisasi dalam pembelian BBM bersubsidi terus dioptimalkan. Pihak SPBU, kata dia, wajib memastikan proses pengisian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Jangan ada toleransi terhadap praktik-praktik kecurangan,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta dilakukan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai hak dan kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, kepanikan masyarakat sering kali muncul akibat informasi atau isu yang tidak benar.

Karena itu, informasi terkait ketersediaan stok BBM harus disampaikan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepada para pemilik dan operator SPBU di Bener Meriah, saya ingatkan bahwa Anda adalah garda terdepan dalam pelayanan. Bantulah pemerintah menjaga amanah ini agar subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak,” kata Samusi.

Ia berharap rapat tersebut tidak berhenti pada catatan dan pembahasan semata, tetapi menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.

“Mari kesampingkan ego sektoral demi kepentingan seluruh masyarakat Bener Meriah,” pungkas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, SH., S.IP., M.Si.