RRI.CO.ID, Banda Aceh – Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh, Jumat 7 Agustus 2026 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh tersebut dihadiri Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bener Meriah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, S.H., S.IP., M.Si.; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bener Meriah, Alfahmi, S.T., M.AP.; Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Uswatun Hasanah, S.P., M.P.; serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, S.STP., M.AP.

FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pascabencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak bencana.

Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pascabencana hidrometeorologi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bener Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi akibat bencana hidrometeorologi di wilayahnya. Ia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi.

“Kami berharap program yang sudah direncanakan segera direalisasikan, mengingat cuaca di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang seharusnya memasuki musim kemarau justru masih terjadi hujan,” ujar Tagore.

Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi, terutama di tengah tingginya intensitas hujan.

Dalam FGD tersebut, Tagore turut menyoroti persoalan ketahanan pangan dan kondisi infrastruktur pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan data yang disampaikannya, luas sawah eksisting di daerah tersebut mencapai 605 hektare dengan produksi beras sekitar 794 ton per tahun.

Sementara itu, kebutuhan beras Kabupaten Bener Meriah mencapai 16.873 ton per tahun. Dengan demikian, daerah tersebut mengalami defisit beras sekitar 16.124 ton per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan, Bener Meriah masih membutuhkan tambahan lahan sawah sekitar 4.845 hektare.

Di sektor irigasi, terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5 persen mengalami kerusakan berat. Sementara lima titik atau sekitar 16,1 persen mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bener Meriah.

Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan percepatan penanganan infrastruktur pertanian dan irigasi, pemerintah daerah berharap aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan optimal sekaligus mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi di masa mendatang.