RRI.CO.ID, Redelong – Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana hidrometeorologi. Meski normalisasi sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, Pemkab Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran daerah untuk mempercepat penanganan sejumlah titik sungai yang masih kerap meluap.

Komitmen tersebut disampaikan Tagore saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) I Kabupaten/Kota se-Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan itu dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, selaku Ketua Posko Satgas PRR.

Dalam forum tersebut, Tagore menjelaskan bahwa pascabencana hidrometeorologi, sejumlah alur sungai di Kabupaten Bener Meriah mengalami perubahan alur dan pendangkalan. Akibatnya, sungai masih sering meluap saat hujan berintensitas tinggi, sehingga mengancam permukiman warga, lahan pertanian, dan infrastruktur.

"Bagi kami, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Walaupun normalisasi sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, kami tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ancaman banjir. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran untuk penanganan pada tahun 2026 dan 2027," ujar Tagore.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bener Meriah akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan normalisasi sungai agar sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Tagore berharap rekomendasi dari BWS dapat segera diterbitkan sehingga proses normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan. Menurutnya, percepatan penanganan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Sementara itu, Ketua Posko Satgas PRR, Dr. Safrizal ZA, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Langkah yang ditempuh Bupati Tagore mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada mitigasi jangka panjang guna mengurangi risiko bencana serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.