RRI.CO.ID, Redelong - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar Rapat Monitoring, Koordinasi, dan Konsolidasi Pelaksanaan Penanganan Pascabencana di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Kamis 25 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra, S.STP., M.A.P., Plt. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Dr. Asep Supriatna, S.E., M.M., Tim Satgas PRR Aceh Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., Hakim Pengadilan Negeri Bener Meriah Jantrio Parhusip, S.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres Bener Meriah, dan Kodim 0119/Bener Meriah.

Dalam rapat tersebut dipaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang yang melanda Kabupaten Bener Meriah sejak November 2025 hingga awal 2026. Saat ini, Kabupaten Bener Meriah masih berstatus Transisi Darurat Menuju Pemulihan sebagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor.

Pada sektor perumahan, pemerintah telah mendata sebanyak 1.411 unit rumah terdampak berdasarkan data by name by address. Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) juga telah rampung 100 persen dengan kapasitas 914 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah lokasi terdampak.

Melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan bantuan stimulan huntara sebesar Rp2,742 miliar kepada 914 kepala keluarga dengan realisasi penyaluran mencapai 100 persen. Selain itu, bantuan stimulan ekonomi senilai Rp4,57 miliar juga telah disalurkan kepada 914 kepala keluarga, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Di sektor sosial, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) telah diberikan kepada 5.147 jiwa dengan total nilai Rp2,316 miliar. Sementara bantuan Jaminan Kematian telah disalurkan kepada ahli waris 33 korban meninggal dunia dengan total santunan sebesar Rp495 juta.

Untuk pembangunan hunian tetap (huntap) tahap I, direncanakan sebanyak 807 unit dan saat ini masih berada pada tahap survei lokasi. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala ketersediaan lahan untuk pembangunan huntap terpusat. Sedangkan pada huntap tahap II, sebanyak 810 data calon penerima bantuan telah melalui uji publik dan 520 unit dinyatakan memenuhi syarat.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah telah melakukan penanganan darurat terhadap 32 ruas jalan dan 15 unit jembatan yang terdampak bencana. Kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mencakup infrastruktur nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Di bidang sumber daya air, normalisasi telah dilakukan pada Sungai Wih Gile dan Sungai Weh Lampahan. Sementara itu, penanganan darurat juga telah dilakukan pada jaringan irigasi Blang Rongka guna mendukung keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat.

Kerusakan akibat bencana juga berdampak pada sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Tercatat lahan sawah terdampak mencapai 77,88 hektare, lahan perkebunan 3.942,11 hektare, serta lahan tambak dan kolam seluas 49,61 hektare yang masih memerlukan penanganan lanjutan. Di sektor pendidikan, sejumlah fasilitas masih membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.

Sementara itu, Pasar Rakyat Simpang Tiga mengalami kerusakan berat pada sejumlah fasilitas utama sehingga direkomendasikan untuk direlokasi. Adapun Pasar Buntul dan Pasar Lampahan memerlukan rehabilitasi guna memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dr. Asep Supriatna, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta akuntabel demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama BNPB, Pemerintah Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan pascabencana, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.