RRI.CO.ID, Blang Kejeren – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK, sebagai bentuk komitmen menjaga kinerja pemerintahan di tengah tekanan fiskal.

Tahun 2025 menjadi periode yang menantang akibat kontraksi fiskal, dipicu penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah.

Kondisi tersebut mendorong penyesuaian kebijakan anggaran dengan fokus pada efisiensi serta pelaksanaan program prioritas nasional.

Meski ruang fiskal terbatas, Pemerintah Daerah memastikan program prioritas tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menegaskan penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga amanat konstitusi yang mencerminkan kinerja Pemda selama satu tahun anggaran.

“LKPJ bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang konstruktif,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Selain itu, angka pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap mampu mendorong peningkatan indikator utama pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, serta memastikan setiap program berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan arah pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.