Kepala BPS Sangihe Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Tahuna - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswahto, mengajak seluruh pelaku usaha di daerah itu untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang rangkaian kegiatannya mulai berlangsung sepanjang bulan Juni 2026.

Eko menjelaskan, untuk kategori Usaha Besar (UB), BPS telah memulai pendataan menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Melalui metode ini, pelaku usaha dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui tautan khusus yang dikirimkan melalui WhatsApp dan surat elektronik resmi BPS.

“Pelaku usaha besar dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui link yang dikirimkan oleh BPS. Jika diperlukan, kami juga siap melakukan koordinasi dan pendampingan dalam proses pengisian,” ujar Eko.

Sementara itu, untuk kategori Usaha Menengah, Mikro, dan Kecil (UMK), pendataan akan dimulai pada 15 Juni 2026. Petugas Sensus Ekonomi akan mendatangi pelaku usaha secara langsung dari rumah ke rumah menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Menurut Eko, keterlibatan pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

“Kami mengharapkan dukungan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas maupun melalui pengisian mandiri. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.

Selain melakukan pendataan, BPS juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus.

Eko menambahkan, petugas SE2026 yang bertugas di lapangan akan dibekali identitas resmi sehingga masyarakat diharapkan tidak ragu menerima kedatangan mereka.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Mm)