RRI.CO.ID, Surakarta - Penerimaan Murid Baru atau SPMB, selalu menjadi panggung drama tahunan yang menguras emosi para orang tua. Di satu sisi, ada kecemasan berbasis zonasi online di mana data anak yang semula aman di peringkat atas, tiba-tiba lenyap dan terlempar ke sekolah lain.

Di sisi lain, ada rahasia umum yang terus berulang: intervensi pejabat tinggi, titipan anggota dewan, hingga praktik "bahu-membahu" demi mengamankan kursi di sekolah yang dianggap favorit.

Jika praktik ini terus diakomodir, dunia pendidikan kita sedang mempertontonkan ketidakadilan yang nyata. Anak-anak yang pandai dan berpotensi, namun miskin jaringan kekuasaan, dipaksa mengalah pada sistem yang korup.

Kita pun bertanya: sampai kapan lagu lama "siswa titipan" ini akan terus dinyanyikan? Kapan dunia pendidikan kita akan benar-benar berbenah? Kunci utamanya ada pada komitmen regulasi dan penghapusan kasta sekolah favorit.

Harapan itu setidaknya berembus dari Kota Surakarta. Menghadapi dinamika polemik SPMB di SMP Negeri 25, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengambil langkah berani dengan menjamin transparansi penuh. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen membuka data seleksi seluas-luasnya untuk memverifikasi aduan masyarakat terkait ketimpangan nilai.

Langkah ini krusial, terutama pada model "Sekolah Anomali" yang menerapkan sistem curriculum moving class. Melalui ketegasan berbasis Peraturan Wali Kota, sistem seleksi justru berhasil menjaring anak-anak dari keluarga kurang mampu berada pada desil ekonomi satu hingga tiga yang memiliki kemampuan intelektual luar biasa. Dengan nilai Tes Kemampuan Akademik tertinggi mencapai 190, pembuktian ini mematahkan mitos bahwa kualitas hanya milik kelompok elit.

Mengurai benang kusut SPMB memang membutuhkan ketegasan kepala daerah untuk menolak segala bentuk intervensi. Transparansi data yang inklusif di Surakarta harus menjadi standar baru. Sebab, pendidikan adalah hak segala bangsa, bukan komoditas milik mereka yang punya kuasa.

Sekian Sorotan. Ita W