Komisi III DPRD Solo Dorong Rembuk Parkiran Timur Masjid Zayed dan Warga

RRI.CO.ID, Surakarta - Komisi III DPRD Kota Surakarta mendorong Pemerintah Kota Surakarta dan warga melakukan rembuk bersama terkait rencana penataan atau sterilisasi parkir di kawasan timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Penyelesaian melalui dialog dinilai penting agar penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan warga.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Komisi III melakukan inspeksi mendadak ke lokasi parkir di Jalan Mentawai 1, Gilingan, Rabu, 30 September 2026. Dalam sidak tersebut, jajaran Komisi III bertemu langsung dengan warga dan paguyuban parkir yang menyampaikan keberatan terhadap rencana sterilisasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta Taufiqurrahman mengatakan, pihaknya menginginkan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi keributan maupun aksi demonstrasi. Ia juga berharap pemasangan spanduk penolakan dapat diselesaikan melalui komunikasi antara warga dan pemerintah.

“Tadi kami pada prinsipnya Komisi III menghendaki sudah tidak ada hura-hara seperti ini, tidak ada demo-demo lagi. Termasuk spanduk itu kalau bisa segera diturunkan,” kata Taufiq saat sidak.

Menurut Taufiq, terdapat perbedaan kepentingan antara rencana Pemerintah Kota Surakarta melakukan sterilisasi dengan keinginan warga yang masih ingin menjalankan aktivitas parkir. Karena itu, Komisi III akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Surakarta Respati Ardi untuk mencari jalan keluar melalui rembuk bersama.

“Kaitannya pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota mengenai sterilisasi, dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti perlu ada diskusi, rembukan lagi,” ujarnya.

Taufiq berharap perwakilan warga dapat memperoleh ruang untuk berdialog langsung dengan Wali Kota. Menurutnya, persoalan parkir di kawasan Masjid Zayed tidak hanya berkaitan dengan penataan lalu lintas, tetapi juga menyangkut mata pencaharian warga dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Kalau sterilisasi ini tetap dijalankan, warga masyarakat yang terdampak ini harus dipikirkan. Yang terdampak itu warga yang langsung parkir. Yang kedua, UMKM-nya berkurang,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta YF Sukasno juga mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan kesepahaman. Ia menilai sebagian besar masyarakat yang terdampak merupakan warga sekitar kawasan Masjid Zayed.

“Semua bisa dibicarakan dengan baik. Apalagi situasi dan kondisi masyarakat semacam ini. Banyak PHK dan sebagainya, ya bicarakan. Ini kan semua warga di sini warga RW 13, yang di depan Masjid Zayed,” kata Sukasno.

Sukasno menegaskan, penataan parkir tetap diperlukan apabila terdapat persoalan di lapangan. Namun, penataan menurutnya tidak harus membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan.

“Penataan supaya tidak mengganggu dan sebagainya ya harus dilakukan, tetapi bukan berarti terus mereka nanti kehilangan rezekinya,” tegasnya.

Ia meminta apabila ditemukan parkir yang tidak tertib atau penarikan retribusi yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah menindak pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, persoalan ketertiban dapat diselesaikan tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

“Kalau parkir enggak tertib, panggil penanggung jawabnya, tertibkan. Kalau tarikannya retribusi enggak sesuai, tertibkan. Kan ada ketentuan-ketentuan itu,” ujarnya.

Sukasno menilai keberadaan Masjid Zayed selama ini turut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, ia berharap manfaat ekonomi tersebut tetap dapat dirasakan warga melalui pengelolaan kawasan yang lebih tertib.

“Kalau selama ini masjid ini dianggap memberikan barokah, ya kenapa enggak diteruskan itu? Jangan sampai mereka yang semula sudah mendapatkan rezeki dari adanya masjid ini, yang sudah memberikan barokah, terus mereka nanti akhirnya kehilangan,” ujarnya. (Ryan Assyidiqi)